Sikap kader PDI Perjuangan Tri Rismaharini (Risma) yang juga wali kota Surabaya membuat kecewa koleganya. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPP PDI Perjuangan, Bambang DH menyesalkan insiden larangan wartawan televisi.
- Catat Tanggalnya! Dispendukcapil Surabaya Buka Layanan Perekaman KTP-el bagi Pemilih Pemula di MPP-Kelurahan
- Gubernur Khofifah Sukses Renovasi 1.952 Rutilahu dan Bangun 210 Jambanisasi
- Perangkat Desa Tewas Usai Tabrak Truk Mogok di Probolinggo
Bambang mengatakan, pekerja jurnalis sudah nyata dilindungi oleh Undang Undang sehingga siapapun yang melarang atau alergi terhadap wartawan itu pelanggaran berat.
Terlebih, tambah Bambang DH, Risma yang notabene pejabat publik bertindak tidak elok kepada wartawan jelas mencoreng citra partai yang mengusung Risma jadi Walikota.
"Saya khawatir suara partai di Surabaya akan anjlok, terpuruk karena kelakuan bu Risma yang mencoreng nama baik partai yang selama ini sudah bagus dimata publik, akibat melarang wartawan meliput dirinya,†tegas Bambang DH.
Wali kota Surabaya dua periode ini yang kini menjadi pengurus DPP PDI Perjuangan menyarankan kepada Risma bahwa kinerja kepala daerah tidak bisa hanya mengandalkan anak buahnya atau SKPD, tapi juga bermitra dengan media. Itu sangat utama.
Lanjut Bambang DH, apa yang disampaikan anak buahnya (SKPD) di lapangan ke Risma berbeda dengan laporan fakta yang didapat wartawan.
"Nah kalau wartawan kan fakta apa yang dilihat sesuai dengan laporannya. Jadi ketika hal itu ditanyakan ke Wali Kota, ya Bu Risma jangan marah dong, apalagi sampai ga mau ketemu dengan wartawan," sesalnya.
Sementara itu Ketua PWI Jatim, Achmad Munir akan segera meminta klarifikasi soal Risma yang melarang wartawan meliput di rumah dinas Walikota, Tri Rismaharini. Munir menambahkan, PWI Jatim akan back up masalah insiden reporter JTV yang dilarang oleh Risma, dan segera dimintai klarifikasi, jangan sampai persoalan ini malah reporternya yang menjadi korban.
"PWI Jatim akan back up penuh persoalan ini,†kata Munir saat dihubungi via telepon, sesaat lalu, Kamis (11/10).
Seperti diberitakan sebelumnya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini melalui Humas Pemkot Surabaya M Fikser melarang reporter JTV Dewi Imroatin menjalankan tugas jurnalistik. [aji]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Wali Kota Eri Beber Hasil Rakernas APEKSI 2024: Ada Penyatuan Aplikasi, Usulan PPPK hingga Transportasi ART
- Sebut NU Peralat PKB, Ketua PCNU Bondowoso Dipanggil Ke PBNU Di Jakarta
- Hari Terakhir, Gerai Vaksinasi yang Digagas Faisol Riza Diserbu Ribuan Warga
