Adanya efisiensi anggaran dan banyaknya pemangkasan diberbagai sektor membuat sejumlah daerah kebingungan, bahkan banyak yang harus merumahkan tenaga honorer.
- Efisiensi Anggaran, Dinsos Surabaya Maksimalkan Kerja Sama dengan LKS hingga Sektor Swasta
- Pemkot Surabaya Pastikan Pengobatan HIV Warga Surabaya Tak Kena Efisiensi Anggaran
- Terbitkan SE Efisiensi Anggaran, Wali Kota Eri Minta PD Kurangi Belanja Bersifat Seremonial
Terbaru ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bondowoso, H. Ahmad Dhafir, meminta pemerintah kabupaten (Pemkab) mengedepankan aspek kemanusiaan dalam menghadapi kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan pemerintah pusat.
Dhafir mengatakan, jangan sampai kebijakan efisiensi ini berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran terhadap tenaga honorer di daerah.
Pihaknya meminta Pemkab untuk mencari solusi alternatif agar honorer tetap bisa bekerja. Menurutnya, PHK massal akan berdampak buruk pada kondisi ekonomi masyarakat, terutama di tengah situasi yang masih penuh tantangan.
"Kita harus belajar dari daerah lain yang mengalami lonjakan pengangguran akibat PHK massal. Jika honorer kehilangan pekerjaan, dampaknya luar biasa, bukan hanya bagi mereka tetapi juga bagi keluarga mereka. Ini bisa meningkatkan angka kemiskinan dan memperburuk kesejahteraan masyarakat," ujarnya dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Jum'at (14/2).
Dia juga mengingatkan bahwa ada lebih dari 3.000 tenaga honorer di Bondowoso yang sudah masuk dalam database. Oleh karena itu, Pemkab harus memastikan bahwa mereka tetap memiliki kepastian kerja tanpa dihantui isu-isu yang belum jelas kebenarannya.
"DPRD bersama Pemkab akan mencarikan solusi terbaik agar tenaga honorer tetap bisa bekerja. Kita harus memikirkan bagaimana masyarakat bisa mendapatkan kehidupan yang layak, termasuk memastikan anak-anak mereka tetap makan bergizi dan tidak mengalami stunting," tegasnya.
Selain itu, Dia minta Pemkab untuk menyisir kembali anggaran dan mencari cara agar APBD 2025 tetap dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat tanpa mengorbankan kesejahteraan tenaga honorer.
"Efisiensi anggaran seharusnya tidak berarti menghilangkan mata pencaharian orang-orang yang telah bekerja keras untuk pelayanan publik," ujarnya.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu mengutamakan prioritas dalam penggunaan anggaran. Infrastruktur tetap penting, namun kesejahteraan masyarakat juga tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, penyusunan APBD 2025 harus dilakukan dengan cermat agar tidak menimbulkan masalah baru.
"Kami berharap APBD 2025 bisa lebih berpihak pada rakyat. Efisiensi memang perlu, tetapi jangan sampai mengorbankan masyarakat kecil, terutama tenaga honorer yang selama ini telah memberikan kontribusi besar," lanjutnya.
Ahmad Dhafir juga menyoroti pentingnya komunikasi yang baik antara Pemkab dan tenaga honorer agar tidak terjadi kesalahpahaman. Ia meminta agar pemerintah daerah memberikan informasi yang jelas dan transparan terkait kebijakan yang akan diambil.
Selain itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk dunia usaha dan sektor swasta, untuk turut serta dalam mencari solusi agar tenaga honorer tetap memiliki pekerjaan. Menurutnya, sinergi antara berbagai pihak sangat dibutuhkan dalam menghadapi tantangan ini.
Dengan adanya pernyataan ini, diharapkan Pemkab Bondowoso dapat mengambil langkah-langkah strategis dalam menghadapi kebijakan efisiensi anggaran tanpa menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.
Sebagai informasi, kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat berlandaskan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Inpres tersebut ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 22 Januari 2025.
Untuk menindaklanjuti kebijakan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan surat edaran Nomor S-37/MK.02/2025 tertanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja K/L dalam Pelaksanaan APBN TA 2025. Akibatnya, sejumlah anggaran kementerian dan lembaga mengalami pemangkasan yang cukup besar.
Kebijakan ini tentu menjadi tantangan bagi daerah, termasuk Bondowoso. Oleh karena itu, DPRD dan Pemkab diharapkan bisa mencari solusi terbaik agar kebijakan efisiensi ini tidak berdampak negatif terhadap tenaga honorer dan masyarakat luas.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Efisiensi Anggaran, Dinsos Surabaya Maksimalkan Kerja Sama dengan LKS hingga Sektor Swasta
- Pemkot Surabaya Pastikan Pengobatan HIV Warga Surabaya Tak Kena Efisiensi Anggaran
- Terbitkan SE Efisiensi Anggaran, Wali Kota Eri Minta PD Kurangi Belanja Bersifat Seremonial
