RMOLBanten. Berita bohong (hoax), ujaran kebencian dan propaganda negatif, sudah menjadi sebuah ekosistem baru di era informasi, sehingga memunculkan ancaman baru dan berpotensi menimbulkan konflik sosial.
- Ngaku Pilot, Kedok Pria asal NTT Berakhir di Banyuwangi
- Guru Olahraga di Lamongan Cabuli Siswi Hingga 10 Kali, Korban Diiming-imingi Es Krim
- 121.026 Narapidana Dapat Remisi Khusus Idulfitri, 550 Napi Langsung Bebas
Karena itu, diperlukan sebuah upaya tata kelola ekosistem sosial media nasional. Hasil survei Hootsuite menyatakan, pada Januari 2018 jumlah penduduk Indonesia sebanyak 265,4 juta orang. Sebanyak 130 juta orang merupakan pengguna aktif media sosial. Dari sejumlah pengguna tersebut tidak sedikit memanfaatkan media sosial untuk menebar berita bohong.
"Ujaran kebencian, menebar ancaman teror, menyebarkan konten berisi virus yang dapat merusak perangkat elektronik penerima dan penghinaan terhadap tokoh, agama serta mencemarkan nama baik presiden dan pemerintah. Karena itu diperlukan sebuah tata kelola media sosial,†katanya.
Salah satu bentuk tata kelola media sosial yang sedang dikembangkan, adalah Sinergi Media Sosial Aparatur Negara (SIMAN). Menurut Nyoman, peran serta ASN, TNI dan Polri diyakini akan mampu secara optimal meraih opini publik sekaligus selalu unggul dalam hal polling online dan trending tofik nasional. Karena itu, langkah awal tata kelola media sosial adalah dilingkungan aparatur negara.
Saat ini, SIMAN masih berada ditataran pemerintah pusat. Nyoman berharap, SIMAN ini juga berkembang di lingkungan pemerintah-pemerintah daerah. Karena, selain sebagai upaya menangkal berita-berita bohong (hoax), SIMAN ini juga merupakan sarana diseminasi informasi dan sebagai pusat pelayanan informasi sebagaimana amanat Undang Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Sementara itu, Guru Besar Ilmu Komunikasi Untirta, Ahmad Shihabudin mengungkapkan, masyarakat dunia saat ini sedang berada dalam masyarakat dunia maya (cybercommunity).
"Perlunya upaya-upaya nyata untuk menghindari efek negatif dari masyarakat maya tersebut. Salah satunya melalui literasi media. Literasi bertujuan membimbing masyarakat untuk menjadi masyarakat maya yang sehat dan bijaksana.
Shihabudin juga sependapat, pembentukan SIMAN dapat mengeliminir dampak buruk hiruk pikuk di media sosial atau masyarakat maya. Aparatur negara merupakan sekelompok besar masyarakat yang memiliki kekuatan besar untuk membuat opini.
"Sehingga penggunaan media sosial secara sehat dan bijaksana oleh aparatur negara akan mewaranai kehidupan masyarakat maya pada umumnya,†imbuhnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Berkas P21, Tiga Tersangka 'Kebaya Merah' Diserahkan ke Kejari Surabaya
- Gunawan 'Sadbor' Resmi Ditetapkan Tersangka Promosi Judol
- Ditangkap di Aceh, Izil Azhar Hari Ini Dibawa KPK ke Jakarta
