Dari hasil simulasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di dua tempat yang berbeda, jumlah pemilih saat Pilkada serentak 2020 mendatang turun hingga 25 persen.
- PDI Perjuangan Kuasai 21 Pilkada di Jawa Timur, Sri Untari: Kepercayaan Rakyat Jadi Kunci Kemenangan
- DPRD Jatim Minta Tingkatkan Kewaspadaan Saat Pilkada Serentak
- Mayjen TNI Rudy Saladin Tegaskan Sinergitas Kawal Pengamanan Pemilukada Serentak di Jatim
Hal ini dikatakan Anggota KPU RI, Hasyim Asy'ari dalam diskusi virtual tanya jawab Cak Ulung, Redaktur RMOL.ID dengan tema 'Pilkada Langsung 2020 VS Covid-19'.
"Pandemik jadi faktor partisipasi pemilih akan turun. Dua simulasi kemarin di Kantor KPU dan di Indramayu. Target kehadiran hanya 75,5 persen," kata Hasyim.
Dari dua simulasi itu, lanjut Hasyim, jumlah pemilih diprediksikan hanya sekitar 50 persen.
"Kalau simulasi saja segitu, riil di lapangan bisa turun sampai 50 persen," sambungnya.
Selain membahas tentang jumlah pemilih, dalam diskusi ini Hasyim juga membahas tentang besarnya anggaran yang dikeluarkan dalam Pilkada serentak. Besaran anggaran itu disebabkan karena pelaksanaan Pilkada menggunakan protokol kesehatan.
"Yang pasti ada perubahan dana untuk protokol kesehatan, biaya rapid test dan sebagainya. Ini dilakukan agar tidak ada kluster baru saat Pilkada serentak," terangnya.
Dari mana sumber dana tersebut, Hasyim mengungkapkan, dikeluarkan bukan dari APBD Daerah Kabupaten atau Kota melainkan dikucurkan oleh Pemerintah Pusat.
"Ngak mungkin biaya protokol covid ini dibebankan ke NPHD, harus di tanggung Pemerintah Pusat dan akhirnya usulan KPU tersebut di penuhi," ungkapnya.
Meski demikian, dari 270 daerah yang menyelenggarakan Pilkada, baru 238 daerah yang telah mentransfer dana NPHD seratus persen ke KPU.
"Masih ada 238 daerah yang belum, karena memang perolehan dari NPHD sangat berat," tandas Hasyim.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Sempat Membantah, Wahyu Setiawan Akui Sumber Uang Suap Harun Masiku dari Hasto
- Pertanyakan Pengunaan Dana Pilkada 2024 Senilai Rp 84 Miliar, DPRD Gresik Senin Depan Hearing KPU
- KPU Tetapkan Ika Puspitasari dan Rachman Sidharta Arisandi Sah Pimpin Kota Mojokerto Hingga 2030
