RMOLBanten. Dalam menanggulangi kemiskinan di Provinsi Banten harus ada sinergitas antar sektor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan mengoptimalkan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD).
- Diguyur Hujan Deras, Jembatan Bogem Magetan Ambrol, Ini Langkah Pemkab
- Surabaya Jadi Tuan Rumah Puncak Perayaan Natal Nasional
- Momen Peringatan HUT ke- 53 KORPRI, PJs Wali Kota Surabaya Pamit Akhiri Masa Jabatan
Menurutnya jika hanya satu OPD yang menangani kemiskinan maka hasilnya akan parsial, karena didalam kemiskinan terdapat pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya.
Dinas sosial lebih kepada jaring pengaman agar masyarakat miskin tidak jatuh lebih terperosok miskin lagi. Tapi penanganannya memang harus lebih komprehensip,†kata Budi,
Tetapi kata Budi, pihaknya optimis karena saat ini Banten berada pada tiga pengangguran terkecil secara nasional. Bahkan menurutnya rata-rata angka kemiskinan Provinsi Banten masih dibawah angka nasional yaitu 11 persen.
Artinya, Banten tidak dipungkiri angka kemiskinan masih ada, tapi kita masih bisa optimis dibanding daerah lain,†ucapnya.
Selain itu, dikatakannya pemerintah Provinsi Banten dalam hal kebijakan terhadap kemiskinan sudah sangat komprehensif meskipun masih perlu dioptimalkan lagi.
Saat ini menurutnya berdasarkan Basis Data terpadu (BDT) pusat angka kemiskinan di Banten sebanyak 643.000 rumah tangga sasaran.
Sedangkan untuk program-program kemiskinan terdapat Program Keluarga Harapan (PKH) dari pusat yang disinergikan dengan Jaminan Sosiali Rakyat Bersatu (Jamsosratu) dari Provinsi.
Saya sih berharap ada sinergitas dari berbagai sektor," tukasnya. [dzk]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Amankan Data Penting, Pemkab Gresik Ajak Generasi Milenial Terlibat dalam Transformasi Digital
- Harga Telur Anjlok, Legislator PDI Perjuangan Minta Disperindag Perhatikan Nasib Peternak
- LSI Ngawi Sebut Tulisan Bupati di Medsos, Bentuk Kekecewaan Pada Jajarannya yang Tidak Cekatan
