Sejumlah organisasi kepemudaan yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Kawal Pemilu mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) investigasi penggunaan anggaran Sirekap KPU RI. Pasalnya banyak masalah pada proses real count.
- Sempat Membantah, Wahyu Setiawan Akui Sumber Uang Suap Harun Masiku dari Hasto
- Pertanyakan Pengunaan Dana Pilkada 2024 Senilai Rp 84 Miliar, DPRD Gresik Senin Depan Hearing KPU
- KPU Tetapkan Ika Puspitasari dan Rachman Sidharta Arisandi Sah Pimpin Kota Mojokerto Hingga 2030
Desakan itu disampaikan perwakilan Aliansi Pemuda Kawal Pemilu, Yoseph Jibril, pada jumpa pers di kawasan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Rabu sore (28/2).
“Kami mendesak KPK turun tangan dan investigasi terkait penggunaan anggaran Sirekap KPU RI yang pelaksanaannya tak sesuai harapan,” tegas Yoseph.
Terlebih, kata dia, penggunaan aplikasi Sirekap KPU RI menggunakan APBN tidak sedikit. Berdasar data Indonesia Corruption Watch (ICW), anggaran Sirekap KPU RI mencapai Rp3,5 miliar.
“Sehingga kami berkepentingan melakukan pengawalan penggunaannya secara transparan dan berjalan sesuai ketentuan, dan harus dihentikan,” tegasnya.
Lebih jauh dia juga meminta Bawaslu RI untuk melakukan fungsi pengawasan secara optimal dan merekomendasikan penghentian penggunaan Sirekap KPU RI.
“Bila dalam waktu 1x24 jam KPU mengabaikan tuntutan ini, kami akan melaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP),” pungkasnya.
Aliansi Pemuda Kawal Pemilu terdiri dari sejumlah organ kepemudaan, seperti DPP KNPI, BEM PTNU, Forum Advokat Pemuda Muhammadiyah, Komite Mahasiswa dan Pemuda Indonesia Bersatu (Kmpisatu), Swara Milenial Indonesia (SMI), hingga Forum Pemuda Nusantara Bersatu (FPNB).
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- KPK Pastikan Periksa LaNyalla di Kasus Korupsi Dana Hibah Jatim
- Sempat Membantah, Wahyu Setiawan Akui Sumber Uang Suap Harun Masiku dari Hasto
- Jaksa KPK Ungkap Foto Harun Masiku dengan Megawati dan Hatta Ali di Persidangan Hasto
