Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2019 Provinsi Jatim resmi disahkan oleh DPRD Jatim. Dimana angggaran APBD 2019 ini sebesar Rp.33 Triliun tersebut disahkan di rapat paripurna DPRD Jatim, Rabu (28/11).
- Kembangkan “Smart Kampung”, Puluhan Mahasiswa Se-Indonesia Tinggal di Banyuwangi
- Trauma, 33 Warga Terdampak APG Gunung Semeru Lumajang Mengungsi Ke Jember
- Pasar Rakyat Tematik di Banyuwangi Bermunculan, Kini Warga Inisiasi Pasar Kuliner
Catatan pertama yaitu, setelah penetapan APBD 2019 tinggal satu bulan kedepan untuk mengawali tahun anggaran baru 2019, perlu segera persiapan lelang proyek sehingga realisasinya tidak terlambat.
Kedua yaitu, DPRD Jatim mengajak bersama jajaran eksekutif untuk melakukan tata kelola keuangan yang akuntabel. Sehingga mengakhiri periode tugas tidak terjadi hal yang menyimpang.
Ketiga, bahwa alokasi belanja langsung pada tahun 2019 berkurang dibanding tahun 2018. Pemprov Jatim berkomitmen tetap mengutamakan pemenuhan belanja wajib dan prioritas, sehingga tidak mempengaruhi capaian target IKU pada RPJMD.
Fraksi Partai Golkar, juga mengapresiasi kepada Gubernur Jatim Soekarwo bersama Wakil Gubernur Saifullah Yusuf (Gus Ipul) yang telah sukses memimpin Provinsi Jawa Timur, dibarengi dengan pola hubungan-fungsional yang sinergi bersama lembaga DPRD.
"Semoga Jawa Timur ke depan akan lebih baik, masyarakatnya semakin sejahtera dalam situasi wilayah yang kondusif. Dan instrumen kebijakan fiskal utama untuk mendukung program-program prioritas mewujudkan kesejahteraan masyarakat,"ujarnya.
Gubernur Jatim, Soekarwo menyampaikan terimakasih kepada DPRD Jatim yang selama 10 tahun dirinya menjabat, tidak pernah sekalipun melakukan voting dalam pengambilan keputusan, melainkan mengedepankan musyawarah mufakat.
Ternyata baik tidak harus dengan suara terbanyak, tapi iktikad dan suara hati melalui musyawarah mufakat. Seperti kata Pak Sahat (Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim-red), pemenang tidak harus mengambil semua, pemenang itu menyampaikan suara yang tidak terdengar,†kata Pakde Karwo.
Pakde Karwo Orang nomor satu di Jatim ini, lantas bercerita ketika 2009 yang lalu melakukan pembahasan dengan DPRD terkait RPJMD Provinsi Jatim. Pada saat pengambilan keputusan, terjadi perdebatan serius yang kemudian memutuskan agro industri dan agro bisnis menjadi fokus dalam pembangunan Jatim. Namun hal ini menurutnya menjadi keputusan penting.
Saat ini begitu rupiah ada gejolak, dalam proses produksi agro di Jatim justru aman dan tidak terganggu karena bahan bakunya ada di sekitar kita. Selain itu karena RPJMD ini disetujui bersama dan prosesnya dibicarakan dengan baik melalui musyawarah mufakat,†katanya.[bdp
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Kakek di Jember Ditemukan Hangus di Atas Kasur
- Berikut Jadwal Imsakiyah Surabaya dan Sekitarnya Selama Ramadan 1445 H
- Jalur Ngawi-Jogorogo Bakal Mulus, Begini Reaksi Masyarakat
