Draf revisi UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang sedang ramai dibahas publik dipastikan belum sampai ke meja pimpinan DPR RI.
- Masyarakat Harus Cermati Draf RUU KUP Yang Bocor Ke Publik
- Rencana PPN Sembako Menambah Beban Jokowi, Para Pembantunya Nggak Mikirin Rakyat
- Ketimbang PPN Sembako, Pemerintah Disarankan Kejar Pajak Sawit dan Batubara
Revisi UU KUP menjadi sorotan karena salah satu isinya memuat rencana pemerintah menjadikan sembako sebagai objek pajak pertambahan nilai (PPN).
"Sampai hari ini belum sampai ke meja pimpinan," ujar Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (11/6).
Dasco pun mengaku heran dengan ramainya kabar kenaikan PPN tersebut. Pasalnya, jika tidak segera dipastikan, tentu akan membingungkan masyarakat.
"Hal yang kemudian berkembang di masyarakat, di medsos itu juga bisa membingungkan masyarakat karena hal itu belum ada bahannya," terangnya seperti dimuat Kantor Berita Politik RMOL.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini hanya bisa memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil pemerintah, harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada DPR RI.
"Setiap kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah terutama berkaitan dengan masyarakat banyak biasanya itu akan dikonsultasikan kepada DPR," tandasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Masyarakat Harus Cermati Draf RUU KUP Yang Bocor Ke Publik
- Rencana PPN Sembako Menambah Beban Jokowi, Para Pembantunya Nggak Mikirin Rakyat
- Ketimbang PPN Sembako, Pemerintah Disarankan Kejar Pajak Sawit dan Batubara
