Rencana pemerintah mengimpor beras 1 juta ton dan garam 3,07 juta ton tahun ini mendapat penolakan dari banyak pihak.
- Dalami Dugaan Korupsi Stok Gula Impor, Kejagung Geledah Kantor Kemendag
- Kepala LKPP Bekukan Belasan Ribu Produk Impor untuk Lindungi Produk Dalam Negeri
- Mendag Zulkifli Hasan Musnahkan Pakaian Bekas Senilai Rp 8,5 Miliar
Aktivis antikorupsi, Moh. Trijanto menyatakan menolak rencana pemerintah melakukan impor karena bisa membuat harga gabah dan garam di tingkat petani menjadi anjlok.
“Impor harus ditolak. Harga gabah di tingkat petani bisa anjlok karena faktor spekulan. Begitu juga dengan garam. Kalau impor garam untuk konsumsi bisa membuat petani menjerit. Bukankah pasokan diprediksi akan meningkat saat impor tiba,” tandas Trijanto pada Kantor Berita RMOLJatim, Sabtu (20/3).
Trijanto juga mengkhawatirkan, dengan dibukanya kran impor oleh pemerintah justru akan menguntungkan para pemburu rente.
“Patut diduga ada rente. Negeri ini sedang dikendalikan pemburu rente,” ujarnya.
Ditambahkan Trijanto, kebijakan impor beras dan garam harus benar-benar diawasi. Pasalnya, di sini merupakan area resiko terjadinya praktik kartel.
“Impor selalu menjadi lahan basah para rente yang diduga dilakukan oleh pengusaha, politisi hingga birokrasi. Impor tidak selamanya menguntungkan rakyat. Sebab di situ akan muncul permainan harga. Pada akhirnya petani dan rakyat yang kembali dirugikan,” demikian Trijanto.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Tahun 2025, Prabowo Optimis Indonesia Tak Lagi Impor Beras
- Skemanya Cenderung Jadi Ladang Cari Keuntungan Ilegal, KPK Wajib Selidiki Skandal Demurrage Impor Beras Rp 294 M
- Penanganan Cepat KPK Selidiki Skandal Demurrage Impor Beras 294 M Secara Pengamanan Bukti, Akan Mempermudah Tetapkan Tersangka
