Jika rencana penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap sembako, kesehatan, dan sekolah betul-betul direalisasikan,
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dinilai memeras rakyat.
- Masyarakat Harus Cermati Draf RUU KUP Yang Bocor Ke Publik
- Rencana PPN Sembako Menambah Beban Jokowi, Para Pembantunya Nggak Mikirin Rakyat
- Ketimbang PPN Sembako, Pemerintah Disarankan Kejar Pajak Sawit dan Batubara
Demikian penegasan Pengurus DPP Partai Demokrat, Taufiqurrahman, seperti diberitakan Kantor Berita Politik RMOL, Jum'at (11/6).
Taufiqurrahman juga menganggap kebijakan PPN Sri Mulyani sangat kejam, karena menyasar kebutuhan sehari-hari masyarakat terutama golongan menengah ke bawah. Nulai dari sembako, pendidikan, dan kesehatan.
"Percuma saja kita berutang ribuan triliun kepada asing jika ujung-ujungnya rakyat yang diperas," kata loyalis Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ini, dikutip Kantor Berita RMOLJakarta.
Ia juga mengingatkan Sri Mulyani, sekarang ini rakyat sedang susah, jangan malah semakin diperas dengan PPN.
Menurut Taufiqurrahman, apabila ingin meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, bukan PPN atau besaran persentase pajaknya yang ditambah. Tapi pendapatan masyarakatnya yang distimulus untuk bertambah.
"Agar sumbangsih rakyat untuk negara lebih banyak," saran mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta ini.
"Kemarin waktu mau pinjam uang dari asing alasannya untuk stimulus ekonomi, sekarang buktinya mana?" tandasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Negoisasi Tarif Impor Trump, Sri Mulyani Temui Dubes AS
- Demokrat Resmi Punya Dewan Pakar yang Dipimpin Andi Mallarangeng
- Irwan Fecho Gantikan Mendiang Renville Antonio
