Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia tidak cukup sekadar mengakui kekeliruan pemerintah telah mengakibatkan konflik di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Lebih dari itu, dia juga harus mundur dari jabatannya.
- HMI Tuntut Pertanggungjawaban Menteri Bahlil Lahadalia Terkait Konflik Rempang
- Sultan yang Menyumbang, Rakyat yang Diinjak-injak
- Gelar Rapimnas II, KAMMI Tuntut Penyelesaian Konflik Rempang
Begitu kata Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi menanggapi pengakuan Bahlil soal kekeliruan pemerintah mengakibatkan konflik di Rempang saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI yang membahas investasi Rempang, di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Senin (2/10).
"Bahlil akui pemerintah keliru tangani konflik Rempang. Tidak cukup hanya akui minta maaf, harus gentleman, mundur," kata Muslim melansir Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (3/10).
Selain itu, kata Muslim, pihak lain yang juga harus mundur adalah Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, karena pernah mengeluarkan perintah untuk memiting rakyat.
"Juga yang kirim pasukan Polri yang akibatkan pelanggaran HAM, segera saja mundur. Karena tindakan pemerintah itu langgar konstitusi," pungkas Muslim.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- HMI Tuntut Pertanggungjawaban Menteri Bahlil Lahadalia Terkait Konflik Rempang
- Sultan yang Menyumbang, Rakyat yang Diinjak-injak
- Gelar Rapimnas II, KAMMI Tuntut Penyelesaian Konflik Rempang
