Gubernur Jawa Timur Soekarwo berharap masyarakat tidak menggelar demonstrasi hingga pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang. Soekarwo berjanji akan tetap menampung aspirasi warga meski mereka tidak mendapatkan menyampaikannya lewat orasi atau demonstrasi di lapangan. "Saya tidak melarang orang demo. Silahkan memyampaikan aspirasi. Kami akan terima. Tetapi tidak perlu secara fisik datang beramai-ramai," kata Soekarwo seusai Paripurna DPRD Jatim, Senin (5/11/2018).
- Kerja BPDPKS Disorot, Anggaran Triliunan Tapi Tidak Pro Rakyat
- Soal WNI Disekap di Kamboja, Pemerintah Diminta Serius Berantas Mafia PMI Ilegal
- Gus Ubaid: Generasi Muda NU Harus Tampil Raih Cita Bukan Stagnasi
"Secara kualitatif (Menyampaikan point aspirasi) monggo. Sampaikan kepada gubernu, pangdam atau kapolda. Fisiknya jangan. Pasti akan kami terima dengan baik. Kita musyawarahkan," kata orang nomor satu di Jatim ini.
Sebab, di tahun politik seperti ini, segala kemungkinan bisa terjadi. Sebab, bukan tidak mungkin ada pihak-pihak tertentu memanfaatkan massa aksi tersebut. "Kalau (Demonstrasi) disusupi pihak ketiga jadi sudah (kerusuhan). Karenanya langkah ini (zero demo) kami ambil. Sehingga Jawa Timur tetap kondisif," tuturnya.
Seperti diketahui, selama ini kantor Gubernuran dan Grahadi kerap menjadi langganan aksi demonstrasi. Salah satunya adalah demo soal Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jatim, yang setiap tahun digelar.[bdp]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Andika Perkasa Siap jadi Ketua Tim Pemenangan Ganjar Pranowo
- Jika Tidak Segera Deklarasi Capres, Anies Berpotensi Kuasai Simpul Kekuatan PDIP, KIB dan KIR
- Dua Pabrik Gula Di Jatim Belum Penuhi Aturan Pemerintah, Andalkan Gula Rafinasi Untuk Bahan Baku
