Menjelang pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) Tahun 2019, Gubernur Jawa Timur, Soekarwo meminta kepada tiga pilar plus, dari unsur pemerintah, Polri, TNI, tokoh agama dan tokoh masyarakat, di tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan untuk senantiasa menjaga dan memperkuat kekompakan.
- JMSI Apresiasi Langkah Dubes Najib Bangun Poros Global Gerakan Moderasi Beragama
- Rawan Dimanipulasi, Ketua DPD RI Imbau Guru Jujur Beri Nilai Rapor Siswa
- Golkar Gresik Bakal Manfaatkan Teknologi untuk Amankan Suara Pemilu 2024
Pakde Karwo, sapaan akrab Soekarwo mengatakan, proses pelaksanaan pesta demokrasi itu berpotensi terjadinya ketegangan di tengah-tengah masyarakat, khususnya diantara masing-masing endukung.
"Karena itu, stabilitas keamanan harus benar-benar ditingkatkan, Salah satunya, dalam mengantisipasi potensi konflik, dan adanya pergerakan massa dengan jumlah yang besar," ujar Pakde
Karwo.
Gubernur dua periode ini juga meminta agar segala konflik yang muncul bisa diredam sedini mungkin sejak di tingkat bawah, yakni di kecamatan.
"Jadi, jika ada masalah di desa, harus bisa diselesaikan di tingkat kecamatan. Jangan sampai masalah itu dinaikkan ke kabupaten/kota, bahkan provinsi. Karena jika sampai naik, kasus itu akan menjadi besar, dan bisa mengganggu stabilitas keamanan di Jatim secara keseluruhan,†tegasnya.
Masih menurut Pakde Karwo, menjaga stabilitas keamanan di Provinsi Jatim dinilai sangat penting dan utama. Karena, provinsi paling ujung timur pulau Jawa ini menjadi center of gravity dan menjadi pusat logistik dan konektivitas perdagangan nasional, khususnya di Indonesia bagian timur. Sehingga, bila stabilitas keamanan Jatim terganggu, maka perekonomian Indonesia bagian timur akan ikut terkena dampaknya.
"Jadi secara riil, Kapolda Jatim ini adalah Kapolda-nya Indonesia Timur, begitu pula dengan Pangdam V/Brawijaya, Pangarmada II, peranannya sangat strategis dan penting bagi perekonomian nasional. Pun demikian dengan peran camat, kapolsek, dan danramil. Mereka harus bisa menyelesaikan kasus di tingkat desa," tutupnya.
Untuk diketahui, hadir dalam kesempatan ini, Pangdam V/Brawiaya, Mayjen TNI Arif Lukman, Kapolda Jatim, Irjen Pol Luki Hermawan, Pangarmada II, Asisten Kajati. Kalanti, KPU dan Bawaslu Jatim, BIN Jatim, Asisten Sekdaprov Jatim, para Kepala Biro dan OPD di lingkup Pemprov Jatim.
Hadir pula para Bupati dan Walikota se-Jatim, pamen Polda Jatim, pamen Kodam V/Brawijaya, para Dandim, Danrem, Kapolres, Forkopimda kabupaten/kota, kepala Bakesbangpol kabupaten/kota, KPU dan Bawaslu Kab kota, dan para camat, Danramil, dan Kapolsek se-Jatim.[bdp
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Polda Metro Jaya Pastikan Pelaku Pengeroyokan Ade Armando Bukan Mahasiswa
- Silon Sulit Diakses, KIPP Pertanyakan Etika KPU
- Survei Indopol: Meski Elektabilitas Turun, Tapi Popularitas Prabowo Mampu Geser Ganjar dan Anies
