Gubernur Jawa Timur Soekarwo melantik Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo serta Bupati dan Wakil Bupati Sampang masa jabatan 2019-2024 di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (30/1).
- Dukung Pelaku Usaha Tembus Pasar Dunia, Gubernur Khofifah Lepas Ekspor Senilai USD 1,46 Juta ke Empat Negara
- Tangani Wabah PMK Sapi, Gubernur Khofifah Tutup Sementara Pasar Hewan Daerah Terdampak dan Karantina Berbasis Kandang
- Bakesbangpol bersama JPM Surabaya Gelar Lomba Wawasan Kebangsaan Bagi Pelajar SMP Sederajat
"Integritas merupakan ketaatan atau kepatuhan terhadap peraturan perundangan dan ketakutan terhadap permasalahan yang melanggar peraturan perundangan. Selama ini kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK seringkali muaranya di masalah integritas pejabat itu sendiri. Jadi integritas itu letaknya di diri kita masing-masing, bagaimana kita menjaga," katanya dikutip Kantor Berita .
Selain menjaga integritas, Pakde Karwo juga meminta kepada kepala daerah untuk merangkul dan menyatukan seluruh masyarakat, sehingga tidak ada lagi istilah menang atau kalah.
"Pilkada telah usai, pilihan masyarakat harus menjadi satu, semua menerima dan secara bersama-sama membangun persatuan,†katanya.
Tidak hanya itu, Pakde Karwo juga berpesan kepada kepala daerah untuk menjaga silaturahmi baik dengan DPRD maupun forkopimda. Ia mencontohkan, selama 10 tahun memimpin Jatim, hubungan dengan DPRD berjalan dengan baik. Bahkan tidak ada paksi A maupun B di DPRD Jatim, yang ada hanya paksi Jatim. Selain itu, selama 10 tahun DPRD Prov. Jatim belum pernah mengambil keputusan dengan voting.
"Keputusan baik adalah pendapat gabungan otak dan hati, bukan dengan keputusan orang terbanyak atau voting. Nilai tidak bisa dijumlah," katanya.
Silaturahmi ini, lanjutnya, juga harus dilakukan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Apalagi tugas pimpinan adalah menyapa, merangkul dan mendengarkan suara yang tidak terdengar seperti pedagang kaki lima. Untuk itu, pendopo harus dibuka untuk umum sebagai tempat silaturahmi.
"Tidak ada hal yang tidak bisa dibicarakan antar orang, komunikasi menjadi basis penting. Selain itu silaturahmi menjadi bagian nilai luhur dan agama, apalagi sebagai pemimpin sudah diberi amanah," katanya.
Selain melakukan silaturahmi, Pakde Karwo juga berpesan agar kepala daerah segera menyampaikan visi misinya kepada dewan sebelum sertijab, agar bisa masuk dalam RPJMD. Langkah ini dilakukan agar segera dapat dilakukan perubahan anggaran.
"Bila menunggu Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) bulan Agustus nanti, susah dicairkan. Kami bisa mengasistensi proses ini, yang penting harus serius dan terukur, karena ada aturannya Indikator Kinerja Utama (IKU),†jelasnya
Menurutnya, saat ini kepala daerah selalu dinilai dan diminta pertanggungjawabannya melalui laporan. Seperti urusan keuangan yang hasilnya dikeluarkan oleh BPK, serta pelaksanaan pemerintah daerah akan dievaluasi Kemendagri melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Juga, penilaian satuan kerja melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan di akhir jabatan kepala daerah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada anggota dewan.
Di akhir, Pakde Karwo juga mengingatkan pasangan kepala daerah untuk memahami tugas dan fungsinya masing-masing. Dimana untuk urusan pengelolaan keuangan daerah, yang ditugasi Presiden adalah bupati dan walikota, termasuk soal pertanggungjawabannya. Untuk itu ia meminta agar tidak ada konflik antar keduanya terkait hal tersebut.
"Biasanya konfliknya disini, ini jadi bagian dari manajemen pelaksanaan. Ada normanya dan sudah sesuai peraturan,†pesannya.
Walikota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidindan Wakil Walikota Probolinggo, Moch Soufis Subri dilantik berdasarkan Surat Keputusan/SK Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor 131.35-5973 Tahun 2018 tanggal 12 September 2018 tentang Pengangkatan Walikota Probolinggo dan SK Mendagri nomor 132.35-5974 Tahun 2018 tanggal 12 September 2018 tentang Pengangkatan Wakil Walikota Probolinggo.
Sedangkan Bupati Sampang, H. Slamet Junaidi dan Wakil Bupati Sampang, H. Abdullah Hidayat Hussein, dilantik berdasarkan SK Mendagri nomor 131.35-10 Tahun 2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Pengangkatan Bupati Sampang dan SK Mendagri nomor 132.35-11 Tahun 2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Sampang.[aji]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Jadwal Operasional Puskesmas Surabaya Saat Libur Lebaran
- Covid-19 Menurun, Pemakaman dengan Prokes di Surabaya Nol
- Inu Kirana Minta Doa Restu Bupati Kediri
