Permintaan Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada IMF (Dana Moneter Internasional) dan Bank Dunia agar memberi bimbingan lebih besar kepada Indonesia terus mendapat kritikan.
- HUT Gerindra, Anggota DPRD Probolinggo Reno Handoyo Beri Asupan Siswa SD Makan Bergizi Gratis
- Berpotensi Hadirkan Seks Bebas, PKS Tolak Setujui Naskah RUU TPKS
- Diterima Puguh Wiji Pamungkas, Badan Kehormatan DPRD Kaltim Kunjungi DPRD Jatim, Bahas Kode Etik dan Penguatan Peran Legislatif
Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M. Massardi bahkan melihatnya sebagai tanda penyerahan kedaulatan ekonomi yang disampaikan secara vulgar.
Pernyataan Adhie Massardi berkaca dari pengalaman Indonesia yang dilanda krisis moneter di tahun 1990-an akhir gara-gara memasrahkan diri pada IMF.
“Minta bimbingan IMF dan Bank Dunia artinya ini merupakan pernyataan NKRI secara vulgar menyerahkan kedaulatan ekonomi sepenuhnya kepada IMF dan Bank Dunia,” tuturnya, dilansir dari Kantor Berita Politik, Sabtu (17/4).
Jurubicara Presiden keempat RI, Gus Dur ini pun bertanya-tanya tentang sikap DPR yang tidak melihat pernyataan Sri Mulyani itu sebagai tanda bahaya bagi rakyat.
“Pertanyaannya: apakah DPR dan DPD (MPR) benar-benar sudah tidak ada manfaatnya bagi rakyat Indonesia? Diam saja!” tutupnya.
Saat acara Komite Pembangunan / Development Commitee (DC) World Bank Spring Meeting 2021, Sri Mulyani tegas meminta agar IMF dan Bank Dunia memberi dukungan lebih besar kepada negara-negara di seluruh dunia mengelola beban utangnya secara efektif, termasuk Indonesia.
"Kami membutuhkan pengawasan dan bimbingan yang lebih besar dari Bank Dunia dan IMF untuk mengatasi masalah utang dan mengurangi tekanan yang meningkat," ujarnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- LaNyalla Kecam Lokasi Bencana Dijadikan Tempat Syuting Sinetron
- Rektor UIN Yogyakarta Sarankan agar Pembuang Sesajen di Semeru Dimaafkan
- Koalisi Gerindra-PKB Jadi Ujian Bagi KIB
