Komisi Pemilihan Umum (KPU) dianggap gagal membuat kebijakan pengurangan beban kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
- Sempat Membantah, Wahyu Setiawan Akui Sumber Uang Suap Harun Masiku dari Hasto
- Pertanyakan Pengunaan Dana Pilkada 2024 Senilai Rp 84 Miliar, DPRD Gresik Senin Depan Hearing KPU
- KPU Tetapkan Ika Puspitasari dan Rachman Sidharta Arisandi Sah Pimpin Kota Mojokerto Hingga 2030
Sejauh ini, kebijakan yang diterapkan KPU itu telah mengakibatkan 94 petugas KPPS kehilangan nyawa, dan 4.000 lebih lainnya dinyatakan sakit, selama proses Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024.
Sebab itu anggota Komisi II DPR RI, Aminurokhman, mendorong agar peristiwa itu diselidiki, dengan memanggil KPU, setelah pembukaan masa sidang.
"Perlu kita tinjau kembali, bukan hanya peraturan KPU, tapi undang-undangnya juga perlu ditinjau ulang, secara menyeluruh,” tegas Amin, lewat keterangan resminya, di Jakarta, Minggu (25/2).
Selanjutnya, kata Amin, bisa dilakukan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu.
Legislator Partai Nasdem dari Dapil Jawa Timur II itu juga memandang pemungutan suara dengan sistem lima surat suara yang harus dijalankan dalam satu hari, sangat memberatkan.
“Secara umum Pemilu Serentak jadi beban kerja yang tidak proporsional, harus bekerja di hari pemilihan, ditambah waktu perhitungan suara sampai 12 jam tanpa jeda,” tegas mantan Wali Kota Pasuruan dua periode itu.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Sempat Membantah, Wahyu Setiawan Akui Sumber Uang Suap Harun Masiku dari Hasto
- Pertanyakan Pengunaan Dana Pilkada 2024 Senilai Rp 84 Miliar, DPRD Gresik Senin Depan Hearing KPU
- KPU Tetapkan Ika Puspitasari dan Rachman Sidharta Arisandi Sah Pimpin Kota Mojokerto Hingga 2030
