Agar Partai Golkar tidak 'dibegal' lagi sebagaimana nasib yang menimpa Airlangga Hartarto, maka jalan satu-satunya tidak memilih ketua umum yang mempunyai jabatan di pemerintah.
- Sah! Bahlil Lahadalia Resmi Terima SK Kepengurusan Lengkap Partai Golkar dari Kemenkumham
- Ini Kepengurusan Lengkap Partai Golkar 2025-2029, Tidak Ada Nama Jokowi
- Komunikasi Dengan Maidi Stagnan, Golkar Siap Alihkan Dukungan
Demikian dikatakan Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam melansir RMOL, Selasa (20/8).
"Ia dapat lebih leluasa dan berwibawa dalam menentukan arah partai," kata Saiful.
Sehingga, kata Saiful, pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) tahun ini seharusnya menjadi momentum menjadikan Golkar lebih mandiri dalam menentukan arah perkembangan nasib partai.
"Tdak seperti terus mengekor dan tidak dapat menentukan sendiri arah perkembangan partainya, bahkan dibegal di tengah jalan sebelum masa bhaktinya kepada parpol selesai," pungkas Saiful.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Airlangga Bakal Pimpin Delegasi Indonesia Lobi Presiden AS Donald Trump
- Pemerintah Hapus Utang Ribuan UMKM Senilai Rp 2,4 Triliun
- Sah! Bahlil Lahadalia Resmi Terima SK Kepengurusan Lengkap Partai Golkar dari Kemenkumham
