Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal penundaan Pemilu 2024 terus menuai spekulasi politik. Sebab, tidak ada penolakan tegas yang disampaikan Jokowi atas usulan dari elite partai koalisi tersebut.
- Sekjen Demokrat Herman Khaeron Sambangi DPD Jatim, Tekankan Konsolidasi dan Semangat Baru untuk Kader
- Demokrat Resmi Punya Dewan Pakar yang Dipimpin Andi Mallarangeng
- Irwan Fecho Gantikan Mendiang Renville Antonio
Deputi Bidang Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution mengingatkan bahwa Presiden Jokowi memiliki tanggung jawab untuk menjaga demokrasi yang telah dibangun di negeri ini.
"Sebagai kepala negara, Presiden Jokowi bertanggung jawab untuk bersama-sama rakyat mencegah pembalikan perjalanan demokrasi Indonesia dari arah yang tercela," kata Syahrial kepada Kantor Berita Politik RMOL, di Jakarta, Rabu (9/3).
Untuk itu, Syahrial menyarankan agar Presiden Jokowi menahan ambisinya untuk memperpanjang kekuasaan dengan membiarkan penundaan Pemilu 2024.
"Tahan ambisi perpanjangan jabatan presiden. Atau menahan parpol dan elite yang berupaya merusak masa depan demokrasi," tegasnya.
Dengan begitu demokrasi di Indonesia tidak melenceng dari spirit dan perjuangan reformasi 1998 yang telah diperjuangkan dengan penuh darah dan air mata. 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Sekjen Demokrat Herman Khaeron Sambangi DPD Jatim, Tekankan Konsolidasi dan Semangat Baru untuk Kader
- Jokowi Finalis Tokoh Dunia OCCRP, Tak Layak Hadiri Prosesi Pemakaman Paus Fransiskus
- Ngadep dan Sebut Jokowi Bos, Menteri-menteri Lakukan Pemberontakan Kecil ke Prabowo
