Mengubah energi ramah lingkungan belum dapat dijadikan alternatif untuk mencegah polusi udara yang sudah bertahun-tahun.
Achmad Baidowi
Sandiaga Akan Pimpin Rapat Bappilu PPP Matangkan Strategi Pemilu 2024
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bakal menggelar rapat II Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Nasional yang diselenggarakan malam ini, sekira pukul 19.30 WIB, di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (6/8).
PPP Tolak APBN Jadi Jaminan Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Anggota Komisi VI DPR RI, Achmad Baidowi (Awiek) mendesak Pemerintah bersikap tegas terhadap China atas permintaannya menjadikan APBN Indonesia sebagai penjamin pinjaman utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB).
PPP Sebut Alasan Pemerintah Melarang Bukber karena Covid-19 Tidak Tepat
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menentang larangan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk kegiatan buka bersama (Bukber) bagi umat Islam baik di lingkungan instansi pemerintah.
Jawab Sindiran Jazilul Fawaid, Baidowi: Saat PKB Jeblok di Pemilu 2009, PPP Tak Meremehkan
Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi merespon balik sindiran Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid.
Kasus Ferdy Sambo, Politisi PPP Usul UU Kepolisian Direvisi
Kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J di rumah dinas mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo memunculkan gerakan agar dilakukan reformasi di tubuh Polri. Salah satunya melalui revisi terbatas UU 2/2002 tentang Kepolisian.
DPR Buka Peluang Bentuk Pansus Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Anggota Komisi VI DPR RI Achmad Baidowi merespon desakan Ekonom senior INDEF Prof Didik J Rachbini agar parlemen segera membentuk panitia khusus (pansus) untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).
PPP: Mudik Dilarang, WN India Malah Boleh Datang
Sebanyak 135 warga negara India tiba di Indonesia dengan dokumen lengkap dan sesuai prosedur hingga lolos dari pengecekan keimigrasian Indonesia.
Garuda Dikabarkan Bayar Denda Rp 21 M Ke Australia, Komisi VI: Kami Belum Dengar
Kabar tentang PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang sepakat berdamai dengan Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) terkait gugatan penetapan harga biaya bahan bakar kargo (fuel surcharge) di Pengadilan Federal New South Wales, Australia ternyata belum sampai ke telinga anggota DPR, khususnya Komisi VI DPR.