ambang batas

Ajakan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu, kepada elemen-elemen partai politik untuk menggugat ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau Presidential Threshold (PT) 20 persen ke Mahkamah Konstitusi (MK) patut mendapat perhatian dari partai politik lain. Khususnya parapo yang memiliki kursi di parlemen.

Pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, di Jalan Denpasar Raya, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (18/1), memperkuat desakan agar presidential threshold (PT) diubah dari 20 persen menjadi 0 persen.

Ketua Kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di MPR, Tamsil Linrung mengapresiasi Sidang Panel Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuka kemungkinan mengubah presidential threshold (PT) atau ambang batas presiden dari 20 persen menjadi 0 persen.

Pemilihan presiden (Pilpres) selayaknya sudah tidak lagi menggunakan ambang batas atau presidential threshold.

Adanya Presidential Threshold (PT) 20 persen menjadi salah satu indikator penyebab menurunnya kualitas demokrasi di Indonesia.

Partai Ummat menginginkan presidential threshold alias ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden dihapuskan alias nol persen.

Ambang batas pencalonan Presiden atau Presidential Threshold (PT) idealnya memang dihilangkan atau nol persen. Sebab, Preshold nol persen itu akan ada free competition dan berangkat dari garis start yang sama. Atas dasar itulah, ide awal lahirnya demokrasi pertama kalinya di Athena Yunani.

Presidential Threshold atau ambang batas presiden 20 persen menghambat rakyat Indonesia mencari calon pemimpin terbaik di tahun 2024 mendatang.

Ratusan massa dari berbagai daerah yang tergabung Gerakan Masyarakat Jawa Timur (Gemas Jatim), menggelar deklarasi menuntut untuk dihapuskannya aturan ambang batas (Presidential Threshold).

Harapan Ketua KPK, Firli Bahuri, bahwa ambang batas pencalonan atau threshold menjadi nol persen dinilai PDI Perjuangan Jawa Barat akan memicu orang untuk berbondong-bondong mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau legislator.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sepakat untuk dilakukan perubahan pada ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold yang kini berlaku 20 persen kursi parlemen atau 25 persen suara hasil pemilu terakhir.

Aktivis ProDem, Syahganda Nainggolan mengapresiasi atensi Ketua KPK Firli Bahuri mengenai treshold 0 persen disambut baik oleh aktivis dari Pro Demokrasi (ProDEM).