Sistem pemilihan legislatif (Pileg) terbuka yang diatur dalam UU 7/2017 tentang Pemilu dinyatakan konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dengan beberapa alasan.
Anwar Usman
Tok! MK Tolak Gugatan Sistem Pemilu Tertutup
Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menolak gugatan uji materi sistem pemilu proporsional tertutup. Dengan demikian, pemilihan umum dipastikan tetap menggunakan sistem terbuka pada pemilu 2024.
Sidang UU Cipta Kerja di MK, Presiden Jokowi Absen
Sidang lanjutan uji formil UU 2/2022 tentang Cipta Kerja pada Selasa (28/3) hari ini, tidak dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Bahkan, nampak ketidaksiapan pemerintah dengan permohonan yang disampaikan kuasa hukumnya.
Putusan MK: Menteri Nyapres Tak Perlu Mundur
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menerima permohonan uji materiil norma pencalonan pejabat negara menjadi presiden dan wakil presiden di pemilu oleh partai politik atau gabungan parpol, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 tentang Pemilu.
Resmi Jadi Adik Ipar Jokowi, Harta Kekayaan Anwar Usman Naik Rp 26,4 M Selama 2 Tahun
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman, telah resmi menjadi adik ipar Presiden Joko Widodo. Per Kamis (26/5), Anwar Usman resmi berstatus suami adik kandung Jokowi, Idayati.
Pengamat: Pilihannya, Anwar Usman atau Jokowi yang Mundur
Rancana pernikahan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dengan adik Presiden Joko Widodo, Idayati terus mendapat sorotan publik. Sebab, dikhawatirkan terjadi konflik kepentingan usai pernikahan ini terjadi.
Bela Ketua MK Anwar Usman, Razikin: Jangan Bawa Urusan Pernikahan ke Politik
Rencana pernikahan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dengan adik Presiden Joko Widodo (Jokowi), Idayati menuai gelombang kritik. Muara dari kritikan itu adalah potensi konflik kepentingan saat Anwar menjadi pimpinan lembaga penjaga konstitusi.
Jerry Massie: Ketua MK Memilih Selamatkan Asmara Atau Negara?
Kehendak Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman menikahi adik Presiden Joko Widodo, Idayati, seharusnya diiringi oleh sikap tegas menanggalkan jabatannya sebagai petinggi lembaga yudikatif.