apbd jember

Fraksi PDI Perjuangan menyoroti Pendapatan rancangan APBD Kabupaten Jember tahun anggaran 2025 masih landai - landai saja, belum ada upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang progresif. Akibatnya, ruang Fiskal APBD Jember, khusus untuk pembangunan infrastruktur sangat terbatas.

Proses hukum Sekda Kabupaten Jember, HS sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Billboard di Polda Jawa Timur, berdampak pada molornya pembahasan finalisasi Rancangan KUA PPAS (kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran sementara) tahun 2025. Bahkan Agenda Pembahasan finalisasi KUA PPAS tersebut, sudah dua kali gagal atau tertunda, karena Sekda yang juga sekaligus ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), tidak hadir dalam rapat bersama antara TAPD Pemkab Jember dan Banggar DPRD Jember. Tentunya hal ini juga akan mengakibatkan pembahasan dan pengesahan APBD tahun 2025, terancam molor dan perlu segera ditunjuk penggantinya.

Meski sudah kejelasan dana insentif guru ngaji di Kabupaten Jember, akan cair pada perubahan APBD tahun 2023. 

Tujuh fraksi DPRD Jember menyatakan  setuju Rancangan Peraturan Daerah ( Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ( P-APBD) Tahun 2022, ditetapkan menjadi Perda APBD Tahun 2022.

Bupati Jember, H. Hendy Siswanto menegaskan bahwa penyusunan Pembahasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2022 sudah masuk skala Prioritas Pemkab Jember.

Rapat paripurna Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Tahun Anggaran 2020 memgesahkan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020. Dalam laporan hasil badan anggaran terhadap raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 itu, terungkap adanya Silpa (Sisa lebih pembiayaan anggaran) sebesar Rp 843 milyar.

Untuk kelancaran pembahasan APBD 2021, Bupati Jember, H Hendy Siswanto segera mengisi kekosongan Seluruh Kepala OPD, dengan PLT. Hal ini dilakukan supaya APBD Kabupaten Jember, bisa segera dibahas. Sebab, mulai Senin hari ini bupati Jember sudah memasukkan rancangan kebijakan umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau KUA- PPAS Ke DPRD Jember.