APBN

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak jebol dan masih dalam target pemerintah di kisaran 2,5 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Komisi XI DPR RI menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Ketua DK OJK Mahendra Siregar dan Kepala BPS Margo Yuwono, Senin (5/6).

Anggota Komisi VI DPR RI, Achmad Baidowi (Awiek) mendesak Pemerintah bersikap tegas terhadap China atas permintaannya menjadikan APBN Indonesia sebagai penjamin pinjaman utang  proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Menteri dan gubernur tidak bisa disalahkan begitu saja. Sebab hanya mengikuti keburukan Presiden Joko Widodo. Contoh keburukan kepemimpinan Jokowi seperti mobil Esemka dan utang negara yang menumpuk.

Presiden Joko Widodo telah menyetujui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2023 untuk Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 dan telah diterima Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Pembenahan kawasan Kota Tua Gresik atau yang dahulu di era kolonial dikenal dengan sebutan Kota Bandar Grissee, seluas 60 hektar dengan menghabiskan dana APBN sebesar Rp 47 miliar telah usai dikerjakan.

Tata kelola keuangan negara oleh rezim Presiden Joko Widodo dinilai tak prudent, sehingga kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) patut dipertanyakan.

Anggaran subsidi BBM disarankan dialihkan pemerintah untuk sektor yang lebih produktif. Sebab selama ini, anggaran tersebut dianggap menjadi beban bagi APBN.

Anggaran subsidi BBM tahun 2022 yang disebut mencapai Rp 502,4 triliun dibenarkan Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo.

Utang pemerintah Indonesia dilaporkan kembali meningkat pada Juni 2022. Dari laporan Kementerian Keuangan RI, utang pemerintah kini mencapai Rp 7.123,62 triliun atau lebih tinggi dibanding pada akhir Mei 2022 sebesar Rp 7.002,24 triliun.

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tak ingin dijadikan sebagai bantalan perekonomian nasional oleh Presiden Joko Widodo.

Tidak tepat pemerintah mengizinkan penyertaan modal negara (PMN) yang diambil dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).

Dana APBN untuk Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua 2021 rencananya akan segera dicarikan pada hari Selasa (28/9) nanti.