Sebanyak empat belas item rekomendasi hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bakal ditindaklanjuti pemerintah kota Madiun. Dari rekomendasi tersebut Sekretaris Daerah (Sekda) kota Madiun Soeko Dwi Handiarto mengatakan sebagian diantaranya sudah ditindaklanjuti. Sebagiannya lagi masih memerlukan rencana aksi.
audit bpk
Fraksi Demokrat Banyuwangi Memuji Capaian Pemkab Sekaligus Mengupas Rendahnya Kinerja SKPD
Fraksi Demokrat DPRD Banyuwangi memuji capaian Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Apresiasi diberikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2023 yang mendulang penghargaan, termasuk opini WTP dari BPK RI selama 12 tahun berturut dan kabupaten pengendali inflasi terbaik se Jawa Bali 4 tahun ini.
Adanya Temuan Nota Fiktif dan Mark Up di LHP BPK pada DISPARBUD Malang, DPRD Sebut Ceroboh dan Bisa Masuk Unsur Pidana?
Adanya dugaan pengakuan Nota Fiktif dan Mark Up di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (DISPARBUD) dalam Belanja Barang dan Jasa yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp 202.276.800,00 atas pemeriksaan tahun anggaran (TA) 2020 yang ditertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) pada tahun 2021 disebut ceroboh oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang.