Bapenda Madiun

Jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2 tahun pajak 2025 mengalami kenaikan 4.483 SPPT. Kenaikan tersebut diperoleh dari hasil pemutakhiran data.

Pemerintah Kabupaten Madiun melalui Badan Pendapatan daerah (Bapenda) mengadakan sosialisasi skema pajak baru untuk kendaraan bermotor. Pasalnya per 5 Januari 2025 nanti, akan ada dua tambahan pajak baru yang berlaku untuk kendaraan bermotor. 

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Madiun menggandeng Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun untuk bekerjasama menagih penunggak pajak usaha tempat hiburan malam (THM). Tujuannya agar dapat meningkatkan pendapatan daerah. 

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Madiun menggandeng beberapa pihak, di antaranya Kejaksaan untuk mewujudkan obsesi dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. 

Kewajiban membayar pajak harus tetap dilakukan pengusaha sebagai wajib pajak (WP), meskipun perijinannya belum ada. Hal ini sebagai tindak lanjut dari surat edaran Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah no. 900.1.13.1/13823/Keuda tentang Pejelasan mengenai Legalitas dan Pemungutan Pajak Mineral bukan logam dan Batuan.

ATIM Badan Pendapatan (Bapenda) kabupaten Madiun bersama PP Otoda Universitas Brawijaya Malang. 

Untuk mengoptimalisasi pembayaran PBB-P2 tahun 2022 yang jatuh tempo pada pada tanggal 30 September 2022, Badan Pendapatan Daerah kabupaten Madiun berkoordinasi dengan kecamatan dan petugas pemungut tingkat desa atau kelurahan untuk mengintensifkan upaya penagihan secara persuasif atau mengingatkan wajib pajak segera membayar kewajibannya.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Madiun mendistribusikan 417.323 lembar surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT).