Bareskrim Polri

Publik diminta untuk menghormati proses hukum Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK dan Dit Tipikor Bareskrim Polri pada Minggu malam (9/5).

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono menyampaikan, tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dit Tipidkor) Bareskrim membagi empat berkas perkara dalam kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Dalam perkara korupsi ini, sebanyak tujuh orang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat dan enam orang tersangka lainnya saat ini sedang dibawa tim gabungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) Bareskrim Polri ke Jakarta.

Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat mematok harga Rp 10 juta hingga Rp 150 juta untuk mengisi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk, Jawa Timur.

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menetapkan Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat sebagai tersangka penerimaan uang terkait pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk, Jawa Timur.

Proses penyidikan usai operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidhayat dkk dilanjutkan oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) Bareskrim Polri.

Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menangkap pelaku penipuan daring dan pencucian uang. Pelaku diamankan berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/0019/I/2021/Bareskrim. Pelaku adalah seorang karyawan swasta berinisial YMP (33 ).

Diam-diam penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Ditipikor) Bareskrim Polri memanggil mantan Ketua KPK periode 2007-2009 Antasari Azhar.