Bawaslu Kota Madiun

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Madiun melakukan pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berpotensi rawan menjelang Pemilu Serentak 2024. 

Jajaran Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) mengikuti bimbingan teknis (bimtek) pengawasan distribusi logistik pemilu yang diselenggarakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Madiun.

Juru bicara pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Madiun nomor urut 02 Maidi - F Bagus Panuntun (MADIUN), M Ali Fauzi mendatangi kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk meminta klarifikasi. 

Massa yang menamakan diri sebagai forum masyarakat bersama, mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kota Madiun pada Jumat pagi (25/10).

Bawaslu Kota Madiun hentikan penanganan dugaan pelanggaran politik uang lantaran kurangnya bukti permulaan yang cukup. Dugaan pelanggaran politik uang ini ditemukan pada kegiatan kampanye rapat umum pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota nomor urut 3 (Bonus) pada tanggal 6 Oktober 2024 lalu. 

Terduga pelaku bagi-bagi uang dalam acara kampanye terbuka pasangan calon (Paslon) nomor urut 3 Bonus, dipastikan bukan anggota tim kemenangan paslon Bonus

Badan pengawas pemilu (Bawaslu)  Kota Madiun mengundang ahli hukum pidana dari Universitas Brawijaya (UB) beserta ketua tim pemenangan pasangan calon nomor 3. 

Ketua tim pemenangan pasangan calon nomor urut 3, Sukriyanto mengapresiasi langkah Bawaslu kota Madiun. Untuk menelusuri dugaan pelanggaran bagi-bagi uang dalam kampanye rapat terbuka di lapangan Rejomulyo kecamatan Kartoharjo pada hari Minggu (6/10) kemarin. Ia mendukung sepenuhnya yang dilakukan Bawaslu setempat.

Bawaslu Kota Madiun tengah menelusuri dugaan pelanggaran bagi-bagi uang saat kampanye rapat umum pasangan calon nomor urut 3 Bonie Laksmana-Bagus Rizki Dinarwan (Bonus), di lapangan Rejomulyo Kecamatan Kartoharjo pada Minggu (6/10) kemarin.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kota Madiun periksa lurah Demangan terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Keterbatasan jumlah personel Bawaslu menjadi tantangan besar dalam pengawasan Pilkada, Oleh sebab itu partisipasi seluruh elemen masyarakat sangatlah krusial. Termasuk kontribusi aktif khususnya dari kaum perempuan. 

Kerawanan dalam pemilihan sangat dimungkinkan terjadi hampir di seluruh tahapan dalam kontestasi pilkada kota Madiun 2024. Rinciannya, secara khusus terjadi pada tahapan pendaftaran, pra kampanye dan kampanye, tahapan pemungutan suara, tahapan penghitungan, dan rekapitulasi suara.

Hasil dari rapat evaluasi Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan jajaran staf di kantor Bawaslu Kota Madiun pada Kamis (8/8), ditemukan 33 pemilih yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Oleh Petugas Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) kemudian diberikan kode O4 yang artinya pindah domisili namun tidak disertakan dengan bukti dukung. 

Bawaslu langsung turun ke lapangan mendampingi petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) mengunjungi salah satu rumah warga di Jalan Singosari, Kecamatan Manguharjo kota Madiun. 

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kota Madiun sedang mengkaji dan mendalami kasus dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilu 2024.