"Bawaslu

Aduan soal dugaan kecurangan dalam proses seleksi panitia pengawasan kecamatan (panwascam) ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bakal dibuktikan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI dalam proses yang akan berjalan.

Dalam rangka memperkuat pengawasan pelaksanaan Pemilu Serentak 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggandeng insan pers atau wartawan yang bekerja di media massa.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Prabumulih akhirnya menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dana hibah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Prabumulih tahun 2017 dan 2018 senilai Rp 5,7 miliar dari anggaran yang bersumber dari APBD Prabumulih.

Para elite politik di Indonesia diminta agar tidak menggunakan politik identitas untuk memenangkan kontestasi Pemilu Serentak 2024.

Para kandidat calon presiden untuk Pilpres 2024 harus mempunyai komitmen untuk menjaga NKRI dan merawat kebhinekaan.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diminta membenahi rancangan Peraturan Bawaslu tentangan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Usulan pembenahan itu disampaikan Anggota Komisi II Endro Suswantoro Yahman.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI merespon diubahnya norma pencalonan pejabat negara menjadi presiden atau wakil presiden oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Penanganan pelanggaran pemilu dikembangkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI dengan membuat satu aplikasi bernama SiGapLapor.

Sejumlah partai politik yang dinyatakan tidak lolos verifikasi KPU RI sebagai peserta Pemilu 2024 akan berkumpul dan mendeklarasikan "Deklarasi Gerakan Melawan Political Genocide".

Metode klarifikasi faktual data keanggotaan partai politik (parpol) dalam tahapan verifikasi administrasi yang digunakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dianggap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai dugaan pelanggaran aturan pelaksanaan tahapan pemilu.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memutuskan tidak melanjutkan laporan dugaan penyebaran tabloid KBA News di sejumlah masjid di Kota Malang, yang berisi prestasi Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Suksesi atau pemenangan peserta Pemilu Serentak 2024, baik capres dan cawapres maupun caleg dari tingkat pusat hingga daerah, akan diwarnai laporan dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN).

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI dinilai gagal mengimplementasikan amanat UU 7/2017 tentang Pemilu. Pasalnya, hasil seleksi komisioner Bawaslu Provins banyak tidak memenuhi keterwakilan 30 persen perempuan.

Dugaan pelanggaran administrasi pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang dilaporkan Partai Indonesia Bangkit Bersatu (IBU) ditolak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Laporan dugaan pelaggaran administrasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Partai Pelita dan Partai Indonesia Bangkit Bersatu (Ibu) akan dibawa ke sidang pemeriksaan Badan Pegawas Pemilu (Bawaslu) RI, Senin ini (29/8).