"Bawaslu

Temuan pencatutan nama penyelenggara pemilu oleh parpol dalam data keanggotaan yang diinput ke sistem informasi partai politik (Sipol) bakal diserahkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kepada pihak kepolisian.

Keabsahan berita acara hasil pemeriksaan dokumen pendaftaran partai politik (parpol) calon peserta Pemilu Serentak 2024 sebagai produk hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dipertanyakan Partai Masyumi.

Pengumpulan data persyaratan peserta Pemilu Serentak 2024 melalui sistem informasi partai politik (Sipol) diminta segera diselesaikan partai politik.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merespon tentang larangan kampanye politik di lembaga pendidikan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 210 ayat (1) huruf h UU 7/2017 tentang Pemilu.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus mengawasi maksimal proses verifikasi partai politik (parpol) peserta Pemilu Serentak 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Seleksi Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di 25 Provinsi telah meloloskan 2.348 pendaftar.

Tahapan pendaftaran partai politik (parpol) peserta Pemilu Serentak 2024 yang akan dikerjakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan diawasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sejumlah hal bakal menjadi fokus pengawasan.

Sistem informasi partai politik (Sipol) yang digunakan untuk pelayanan pendaftaran partai politik (Parpol) dibuka Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai 24 Juni lalu.

Keluhan ke publk Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja yang belum mendapat akses pembacaan Sistem Informasi Partai Politik (SIpol) dari Komisi Pemilihan Umum) seharusnya tidak terjadi.

Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Pendaftaran dan Verifkasi Partai Politik mendapat sejumlah catatan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memprotes masa atau durasi penanganan perkera sengketa pemilu yang rencananya hanya selama 6 hari. 

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diminta transparan dalam proses pembentukan Tim Seleksi (Timsel) anggota Bawaslu daerah baik tingkat provinsi dan kabupaten/kota. 

Seleksi anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang akan berjalan mulai tahun 2022 ini bakal memperhatikan keterwakilan perempuan hingga putra daerah.

Tahapan Pemilu Serentak 2024 yang rencananya dimulai pada Juni tahun ini bakal dihadapi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan melakukan langkah perbaikan kelembagaan.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat, Abdullah Dahlan menyatakan bahwa Indonesia belum siap menerapkan metode e-voting dalam Pemilu 2024.