Blitar

Pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini mendekati titik nadhir. Hal ini disebabkan fenomena state capture, yakni saat cabang-cabang kekuasaan negara semakin terintegrasi dengan kekuatan oligarki untuk menguasai sumber daya publik dengan cara korupsi.

Aktivis Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK) mendesak Kejaksaan Negeri Blitar mengusut dugaan kasus korupsi oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Blitar.

Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK) menyrototi maraknya galian C di Kabupaten Blitar. Bahkan banyak galian C yang diduga tidak berizin. Aktivitas penambangan ilegal ini justru tidak diiringi dengan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Warga Blitar yang tinggal di lahan sengketa menggelar aksi unjukrasa di Kantor Bupati di Kanigoro, Selasa (9/11) kemarin. 

Kota Blitar akan dijadikan uji coba menuju new normal oleh pemerintah seiring tren kasus Covid-19 yang berangsur membaik. Apalagi, kini Kota Blitar mampu menjadi kota terbersih Covid-19.

Pengadilan Negeri (PN) Blitar menolak gugatan warga Sendang, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sanan Wetan, Kota Blitar, terhadap Wali Kota Santoso terkait produk hukum yang diterbitkannya, salah satunya pendirian hotel berbintang di Kota Blitar yang dianggap menyalahi aturan.

Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK) dan Front Mahasiswa Revolusioner (FMR) menggelar aksi demo pada Selasa (21/9). Aksi digelar di dua titik. Pertama mendatangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Blitar dan kedua mendatangi kantor DPRD Kota Blitar. 

Seorang pria membentangkan sebuah poster bertuliskan permohonannya kepada Presiden Joko Widodo untuk membantu para peternak agar dapat membeli jagung dengan harga murah pada saat kunjungan presiden ke makam Bung Karno di Blitar.

Setelah upaya mediasi ketiga gagal atas gugatan perdata Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Walikota Blitar terkait pembangunan hotel di Jalan Ir Sukarno, warga penggugat 124 kepala keluarga (KK) warga RT 01-03 RW 02 Lingkungan Sendang, Kelurahan Bendogerit, menggelar demo di depan Kantor Wali Kota Blitar. 

Upaya mediasi ketiga atas gugatan perdata Perbuatan Melawan Hukum (PMH) warga pada Walikota Blitar terkait pembangunan hotel di Jalan Ir Sukarno, Kota Blitar, gagal. Sehingga Pengadilan Negeri (PN) Blitar memutuskan gugatan berlanjut ke persidangan materi gugatan pada 31 Agustus 2021 mendatang.

Pembangunan hotel berbintang di Jl. Ir. Sukarno, Kelurahan Bendogerit, Kota Blitar, digugat 124 kepala keluarga (KK). Pasalnya, pembangunan tersebut diduga tidak berizin dan menyalahi aturan. 

100 hari kerja bupati dan wakil bupati terpilih, Rini Syarifah dan Rahmat Santoso, dinilai masih jalan di tempat. Banyak janji-janji politik yang hanya lip service.

Beredar video di media sosial Wali Kota Blitar terpilih, Santoso sedang berpesta tanpa protokol kesehatan. Dalam rekaman berdurasi 4 menit 28 detik tersebut, Santoso sedang bernyanyi bersama beberapa perempuan berpenampilan seksi dan laki-laki. Mereka tidak mengenakan masker. 

Pemkot Blitar bakal digugat atas tewasnya seorang warga Jalan Mayang Kota Blitar, yakni Yuliani (49) yang terperosok ke gorong-gorong drainase. 

Pencatutan nama bupati dan wakil bupati Blitar terpilih, Rini Syarifah (Mak Rini)–Rahmat Santoso (Makdhe Rahmat) oleh oknum Timses, harus diusut. Apalagi tujuannya untuk mengintervensi para kepala dinas atau kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).