BPJS

Kebijakan pemerintah untuk menyertakan Kartu BPJS Kesehatan dalam pendaftaran hak atas tanah atau satuan rumah susun yang diperoleh dari akad jual beli dinilai aneh dan mengada-ada.

Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kini masuk menjadi syarat jual beli tanah.

Hingga pertengahan tahun 2021, BPJS Perangkat Desa se-Kabupaten Bondowoso belum juga ada kejelasan untuk pencairannya. Iuran yang sudah enam bulan tak dibayarkan tersebut sejak Januari-Juni. Akibatnya kartu BPJS mereka tak bisa digunakan untuk berobat.

Survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengungkap, jika dampak  pandemi COVID-19 menyebabkan 15,6% pekerja mengalami PHK, dan 40% pekerja mengalami penurunan pendapatan. Diantaranya sebanyak 7% pendapatan buruh, berkurang sampai 50%.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono menyampaikan, jajaran Direktorat Tindak Pidana Siber (Dit Tipidsiber) Bareskrim Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap pejabat BPJS Kesehatan dalam rangka menyelidiki bocornya 279 data Warga Negara Indonesia (WNI).

Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung terus mendalami kasus korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan (TK).

Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Hari Putri Lestari menilai Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Jawa Timur lemah dalam melakukan pengawasan kepada perusahaan yang melakukan pelanggaran ketenagakerjaan.

Akibat pandemi virus corona baru (Covid-19) yang berkepanjangan, insan pers sebagai bagian penting dalam membangun bangsa dan negara, juga ikut terdampak.

Untuk mengoptimalisasi pelayanan kesehatan bagi warga Kota Pahlawan, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menggelar rapat koordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kemarin, Selasa (2/3).

Jumlah penduduk miskin di Jawa Timur akibat pandemi Covid 19 mencapai 11,46 persen pada September 2020. Angka tersebut mengalami kenaikan 1.26 persen dibanding tahun 2019 lalu.