BPK

Penegak hukum dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa kekayaan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Suharso Monoarfa yang meningkat dalam catatan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk mengusut tuntas proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) karena mengalami pembengkakan biaya yang harus ditanggung oleh pemerintah Indonesia.

Diduga ada ketidakwajaran proses dan penilaian pada investasi pembelian saham BUMN PT Telkomsel ke PT GoTo (Gojek Tokopedia) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberasantan Korupsi (KPK) diminta turun tangan mendalami hal tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) bersepakat bahwa pemberantasan korupsi harus dilakukan di segala lini.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur Kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dugaan adanya mafia auditor di tubuh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak bisa didiamkan. Apalagi, dugaan kongkalikong oknum BPK kian nyaring setelah Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok koar-koar di media sosial YouTube.

Transaksi pengadaan pesawat dan mesin pesawat yang selama ini dilakukan Garuda Indonesia diminta segera diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) didesak melakukan audit ulang realisasi peraturan wajib tes PCR yang berdampak belanja masyarakat senilai Rp 23 triliun.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus dilibatkan untuk melakukan audit atas pelaksanaan megaproyek kereta cepat Jakarta Bandung.

Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra melayangkan keberatan kepada Ketua DPR RI Puan Maharani atas pemilihan calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang dinilai cacat hukum. 

Keputusan DPR RI mengesahkan Nyoman Adhi Suryadnyana sebagai Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih menjadi polemik. Tidak sedikit yang memandang, keputusan itu bentuk pembangkangan terhadap konstitusi dan aspirasi masyarakat.

Komisi XI DPR RI meloloskan Nyoman Adnyana dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menuai polemik. Sebab Nyoman dinyatakan tidak layak secara konstitusi namun diloloskan parlemen.

Bantuan sosial (Bansos) terdampak Covid-19 bagi masyarakat Kabupaten Malang pada tahun 2020 yang dilakukan oleh Dinas Sosial (Dinsos) Pemerintah Kabupaten Malang, yang merupakan program JPS dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Lembaga Kajian Strategi dan Pembangunan Pemerintah (L-KSP), menyayangkan penetapan Nyoman Adhi Suryadnyana sebagai calon anggota baru Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) oleh DPR.

Koalisi Mahasiswa Indonesia (KMI) melaporkan Komisi XI ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI atas dugaan pelanggaran Undang-undang dan etika saat melakukan proses seleksi calon anggota BPK.