BUMD

Sebanyak 8.000 insan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pelaku koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Jatim menghadiri acara Halal Bihalal bersama Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dan pengasuh Majelis Ta'lim Sabilu Taubah, KH Agus Muhammad Iqdam Kholid atau yang akrab disapa Gus Iqdam.

Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur, Multazamudz Dzikri, menyoroti soal keberadaan dan kontribusi deviden Badan Usaha Milik Negara (BUMD) Jatim, khususnya Perseroda PWU Jatim. Multazam mengkritik Pemprov Jatim yang melaporkan bahwa PWU Jatim telah menyumbangkan deviden untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 66,5 milyar selama periode 2020-2023.

Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Blegur Prijanggono, mengungkapkan pentingnya evaluasi terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov Jatim yang kinerjanya dinilai kurang optimal. Menurutnya, BUMD harus mampu mencari profit untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika BUMD mengalami kerugian, hal ini perlu dilakukan evaluasi mendalam untuk mencari solusi terbaik.

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur meminta agar Pemprov Jatim untuk meninjau kembali kapabilitas Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Perusahaan Daerah (Perusda). Mengingat kinerja BUMD dan Perusda masih lesu dan tidak menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan.

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur memberikan sejumlah catatan kritis, terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 telah melewati tahap Banggar DPRD Jatim dan dinyatakan layak untuk dibahas lebih lanjut oleh fraksi dan komisi.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur mendorong Pemprov Jatim meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Langkah itu diperlukan untuk Peningkatan Pendapatan Daerah (PAD).

Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menggelar halal bihalal yang dihadiri oleh Bupati/Walikota se-Jatim, jajaran Kepala Perangkat Daerah, Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), instansi vertikal lainnya serta organisasi masyarakat di Gedung Negara Grahadi, Kamis (18/4).

Perusahaan pelat merah di bidang industri pesawat terbang, PT Dirgantara Indonesia (PT DI) mengakui bahwa mereka tengah mencicil gaji karyawannya pada November 2023.

Komisi C DPRD Jawa Timur akan memanggil khusus dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov Jawa Timur yakni PT Jatim Graha Utama (JGU) PT Panca Wira Usaha Jatim (PWU) untuk mengevaluasi kinerja dan terobosan program pada tahun 2023.

Laba badan usaha milik daerah (BUMD) milik Pemprov Jawa Timur, PT Petrogas Jatim Utama (Perseroda) tahun buku 2022 dibawah kepemimpinan Direktur Buyung Afrianto, tercatat naik 400% dibanding tahun 2021 demikian pula deviden ke Pemerintah Provinsi, dengan laporan keuangannya tsb memperoleh status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Ketua Fraksi DPRD Jatim Muhammad Fawait berharap BUMD milik pemerintah provinsi ikut berperan dalam menyelesaikan masalah kemiskinan. 

Setelah melalui proses seleksi, akhirnya Direktur Keuangan PDAM Surya Sembada Surabaya dan Direktur Operasional dan Keuangan PDTS KBS resmi terisi. 

Kelompok Kerja (Pokja) Wartawan Indrapura menggelar Focus Grup Discussion (FGD) dengan tema Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Dalam Mendukung Pendapatan Asli Daerah Jawa Timur, di Makan Time Cafe Jalan Pregolan, Selasa (27/12). Hasil dari diskusi tersebut nantinya akan menjadi rekomendasi kepada Gubernur Jatim dan DPRD Jatim khususnya Komisi C untuk membangun Jatim.

Catatan KPK bahwa 500 lebih Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seluruh wilayah Indonesia mengalami kerugian menguatkan temuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) soal masih masih banyaknya pucuk pimpinan BUMD diisi oleh orang-orang yang tidak berkompeten dan terindikasi memiliki kepentingan politik.