cukai rokok

Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Satpol PP menggelar operasi gabungan bersama Polres Jombang dan Bea Cukai Kediri di dua lokasi.

Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2024 kepada buruh pabrik rokok lintas wilayah Jawa Timur yang digelar di Koperasi Kareb Unit SKT MPS Kapas Bojonegoro, Jumat (19/7).

Pemerintah kembali berencana menaikkan cukai rokok di tahun 2025, khususnya untuk rokok sigaret kretek tangan (SKT). Hal ini menuai pro dan kontra, termasuk penolakan keras dari anggota DPRD Jatim, Daniel Rohi, yang menyatakan bahwa kenaikan cukai tidak akan membuat orang berhenti merokok.

Pengamat kebijakan publik, Bambang Haryo Soekartono mengkritisi kebijakan pemerintah yang terus menaikkan cukai rokok. Menurutnya, kenaikan cukai rokok bisa berdampak terhadap multiplier effect ekonomi di masyarakat serta bisa meningkatkan munculnya generasi stunting di Indonesia.

Pemerintah diminta memberi perhatian khusus pada sigaret keretek tangan (SKT). Sebab, SKT selama ini berkontribusi terhadap penerimaan negara dan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat.

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Surabaya siap mendukung Bea Cukai menggempur dan memberantas peredaran rokok ilegal.

Enggan kalah dengan Bupatinya, Wakil Bupati Situbondo, Nyai Hj Khoirani berjanji akan ikut membantu atasannya untuk ikut memberantas peredaran rokok illegal di Situbondo. Nyai Khoi memiliki beberapa kiat untuk menekan angka peredaran rokok yang dilarang beredar tersebut, salah satunya adalah gencar melakukan operasi pasar di Kota Santri Pancasila.

Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) menjadi salah satu sumber APBD di Situbondo, tahun ini saja Pemkab Situbondo digerojok dana DBHCT sebesar Rp 41 miliar. Dana itu dialokasikan untuk berbagai kebutuhan masyarakat. Untuk itu Bupati Situbondo, Karna Suswandi berkomitmen untuk terus menggempur peredaran rokok ilegal di Kota Santri Pancasila.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur meminta pemerintah untuk menunda kebijakan kenaikan cukai tahun 2022. Hal ini dengan mempertimbangkan pemulihan keseluruhan Industri Hasil Tembakau (IHT) dari dampak pandemi dan kenaikan cukai tinggi berturut-turut di tahun 2020 dan 2021.