#demokrat

Partai Demokrat melihat ada tiga masalah dalam ambisi pemerintah merealisasikan kereta cepat Jakarta-Bandung yang akan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Pemindahan ibukota negara ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur dicurigai menyisipkan agenda terselubung.

Meski pernah hadir sebagai peserta kegiatan yang diklaim sebagai Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, Gerald P. Runtuthomas memilih balik badan dan kembali ke Partai Demokrat di bawah pimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Jawa Timur berkunjung ke kantor Fraksi Demokrat DPRD Jatim.

Gugatan uji materiil AD/ART Partai Demokrat yang diajukan advokat Yusril Ihza Mahendra, untuk membela bekas kader Partai Demokrat, direspon DPP Partai Demokrat.

Partai Demokrat (PD) secara resmi menyerahkan ratusan dokumen terkait Uji Materiil (Judicial Review) yang diajukan mantan kader pro KLB Deli Serdang yang menggugat beberapa pasal AD/ART PD Kongres V 2020 dengan Pihak Termohon Kementerian Hukum dan HAM.

Partai Demokrat masih tidak habis pikir dengan keputusan Yusril Ihza Mahendra yang bersedia menjadi kuasa hukum empat mantan kader Partai Demokrat dalam proses gugatan di Mahkamah Agung.

Kebijakan Presiden Joko Widodo yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan infrastruktur transportasi Kereta Cepat Jakarta-Bandung, bukti adanya ketidakberesan dalam proyek tersebut.

Dukungan yang mengalir Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk menjadi calon presiden semakin menguat.

Sikap ngotot membela kubu Moeldoko Cs untuk mencomot Partai Demokrat dari kepemimpinan Agus Harimurthi Yudhoyono kembali diperlihatkan Advokat Yusril Ihza Mahendra.

Temuan lembaga survei Saiful Mujani Research Consulting (SMRC), partai politik kelas menengah mengalami kenaikan tren elektabilitas, tapi partai yang berada di luar pemerintahan menunjukkan kenaikan yang lebih tajam.

Kuasa hukum Partai Demokrat, Hamdan Zoelva, menyatakan Partai Demokrat memiliki ratusan fakta hukum untuk membuktikan bahwa keputusan Menteri Hukum dan Ham yang menolak pengesahan hasil KLB Moeldoko adalah sudah tepat menurut hukum.

Jurubicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menyampaikan permintaan maaf atas pernyataan yang menyebut Megawati Soekarnoputri menggulingkan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai Presiden RI. Herzaky mengatakan, bahwa ia salah ucap menyebut Megawati menggulingkan Gus Dur.

Pernyataan Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra ramai jadi perbincangan publik setelah menyebut Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menggulingkan Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Bahkan turut ditanggapi oleh mantan Jurubicara Presiden Gus Dur, Adhie M. Massardi.

Aksi kelompok Moeldoko dalam melakukan melakukan pengambilalihan Partai Demokrat mendapat kecaman dari Jaringan Nusantara. Bagi mereka, Moeldoko sedang berusaha untuk merebut kekuasaan sah Agus Harimurti Yudhoyono di Demokrat dengan cara-cara yang inskontitusional.