#demokrat

Keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly yang menolak pengajuan pengesahan hasil kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat Deliserdang yang diajukan Moeldoko disambut gembira oleh seluruh kader partai dibawah ketua umum Agus Harimurti Yudhono (AHY), tidak terkeculai masyarakat luas serta tokoh agama.  

Menteri hukum dan hak asasi manusia (Menkumham) Yasona Laolly resmi menolak kepengurusan Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang. Sejurus dengan itu, pengacara Razman Arif Nasution, yang sempat menjadi Kepala Bidang Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat versi KLB, memutuskan mundur.

Langkah yang diambil Kementerian Hukum dan HAM RI dalam menyikapi konflik yang melibatkan Partai Demokrat dipandang bijak.

Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tidak ingin melewatkan momentum kemenangannya atas kelompok Moeldoko begitu saja. Dia memunculkan momentum lanjutan untuk bisa menaikkan elektabilitasnya.

Ada tiga kemungkinan yang bisa dilakukan kelompok yang menggelar Kongres Luas Biasa (KLB) kubu Moeldoko usai ditolak permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM), Yasonna Hamonangan Laoly.  

Ketua DPD Demokrat Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengapresiasi keputusan menkumham Yasonna Laoly yang menolak kepengurusan Demokrat kubu Moeldoko.

Ketua fraksi Partai Demokrat (FPD) DPRD Jatim Sri Subianti mengatakan bahwa pihaknya bersyukur atas putusan pemerintah melalui Kemenkumham RI yang menolak permohonan pengesahan SK kepengurusan Demokrat versi Deli Serdang.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menolak permohonan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut) yang diajukan oleh Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko, Johni Allen Marbun dkk.

Kebohongan demi kebohongan yang disampaikan Kepala KSP Moeldoko dalam upayanya mencaplok Partai Demokrat, membuat politisi asal Papua Willem Wandik mengibaratkan jenderal TNI purnawirawan itu seperti abdi dalem yang kebelet ingin jadi raja.

Wasekjen Partai Demokrat, Ossy Dermawan menegaskan, pernyataan Jurubicara kubu Kongres Luar Biasa (KLB) Moeldoko, Muhammad Rahmad yang menyebut paham radikalisme tumbuh subur pada masa pemerintahan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) adalah fitnah.

Kasus korupsi Hambalang tak lagi relevan untuk diangkat dan digulirkan untuk kepentingan politik dalam manuver KLB Demokrat kubu Moeldoko. Pasalnya, kasus korupsi tersebut sudah dilakukan penegakan hukum.

Sedikit demi sedikit, Kebohongan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko dkk kini terungkap.

Tudingan dari kelompok Moeldoko bahwa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melakukan kudeta merangkak terhadap kepemimpinan Anas Urbaningrum membuat DPP Partai Demokrat bersuara. SBY disebut melakukan kudeta melalui jalur hukum setelah gagal mengkudeta Anas lewat jalur politik.

Pernyataan Max Sopacua yang menyeret-nyeret nama Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas dalam kasus dugaan korupsi Wisma Atlet Hambalang adalah fitnah.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat melalui tiga perwakilannya telah secara resmi melaporkan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko ke Ombudsman RI pada Selasa (23/3). Ketiganya adalah Taufiqurrahman, Ahmad Usmarwi, dan Parulian Gultom.