Kendati Dewan Pers tegas melarang Kominfo bekerjasama dengan perusahaan media berizin PT Perorangan (ilegal), faktanya larangan itu masih ada yang tidak mengindahkan. Karenanya, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Indonesia mengancam somasi Kominfo yang melanggar Undang Undang Pers nomor 40 tahun 1999.
Dewan Pers
Dewan Pers Audiensi Dengan Ketum PWI Pusat Zulmansyah Sekedang Hasil KLB
Pengurus PWI Pusat sisa masa bakti 2023-2028 hasil Kongres Luar Biasa (KLB) PWI melakukan audiensi denhan Deean Pers, Jumat (30/8). Audensi Ketua Umum dan Pengurus PWI hasil KLB tersebut digelar di Lantai 7 Kantor Dewan Pers.
Dewan Pers Minta Kandidat Capres-cawapres Lindungi Kemerdekaan Pers
Kemerdekaan pers adalah bagian dari Hak Asasi Manusia. Sekaligus menjadi salah satu ciri yang menandai tegaknya demokrasi.
Ketua Dewan Pers Imbau Media Jaga Netralitas Jelang Pemilu 2024
Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengimbau media untuk tetap menjaga netralitas menjelang Pemilu 2024.
Presenter TVOne Pakai Syal Bendera Palestina, Dewan Pers: Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Tidak Diukur dari Simbol
Wakil Ketua Dewan Pers Agung Dharmajaya mengatakan, ekspresi keberpihakan terhadap isu kemanusiaan boleh dilakukan siapapun termasuk oleh seorang jurnalis. Namun, bagi seorang jurnalis, karya yang dihasilkan harus tetap mengikuti kaidah dan etika pers.
Ketua IJTI Korda Kediri Apresiasi Dewan Pers dalam Penyelenggaraan UKJ Kediri
Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jurnalis (UKJ) oleh IJTI yang difasilitasi oleh Dewan Pers bertempat di hotel Grand Surya Kediri telah berakhir pada Sabtu (14/10).
Dewan Pers: Hindari Penyematan Label Teroris untuk Hamas
Dewan Pers mengimbau kalangan pers untuk lebih berhati-hati dalam menyajikan pemberitaan terkait konflik Palestina dan Israel, terutama terkait pemberian label "teroris" untuk kelompok Hamas yang dinilainya tidak tepat.
Kominfo: Dulu Orde Baru Kendalikan Pers, Kini Pengusaha
Terjadi pergeseran faktor penghambat kebebasan pers di masa Orde Baru dan era reformasi seperti saat ini. Era Orde Baru, kebebasan pers terbelenggu oleh kekuasaan. Kini oleh pengusaha.
Dewan Pers Ingatkan Pemberitaan Pemilu 2024 Jangan Picu Polarisasi
Pemberitaan tentang pemilihan umum (Pemilu) Serentak 2024 berperan penting untuk menjaga kondusifitas masyarakat.
Dewan Pers Buka Peluang Kerjasama dengan Kemendikbud Ristek soal Pers Kampus
Dewan Pers bertemu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), membahas seputar pers mahasiswa.
Sinergi Dewan Pers- BNPT, Pedoman Peliputan Terorisme untuk Wartawan
Dewan Pers bersinergi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terkait peran pers dalam pencegahan paham radikalisme dan terorisme.
Dewan Pers Apresiasi Road Map Pembinaan Anggota JMSI Bantu Ciptakan Pers Profesional
Dewan Pers mengapresiasi road map yang dikembangkan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) untuk memantau perkembangan anggota organisasi perusahaan pers itu. Di dalam road map tersebut, JMSI membagi anggota ke dalam empat cluster yang ditandai dengan jumlah bintang.
JMSI Minta Dewan Pers Kawal Kasus Penembakan Pimpinan RMOL Bengkulu
Upaya pembunuhan Pimpinan Kantor Berita RMOL Bengkulu yang juga Wakil Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Rahimandani, masih belum terungkap. Rahimandani ditembak oleh orang tidak dikenal dari jarak dekat ketika sedang berjalan kaki menuju masjid di dekat rumahnya di Pematang Gubernur, Bengkulu, Jumat (3/2).
Konstituen Minta Dewan Pers Buka Draf Perpres Media Berkelanjutan
Para anggota konstituen Dewan Pers meminta agar induk organisasi pers di Indonesia itu membuka draf mengenai rancangan peraturan presiden (perpres) tentang kerja sama platform global dengan media daring nasional yang dikenal dengan nama Perpres Media Sustainability.
Konstituen Minta Dewan Pers Membuka Draf Perpres Media Berkelanjutan
Para anggota konstituen Dewan Pers meminta agar induk organisasi pers di Indonesia itu membuka draf mengenai rancangan peraturan presiden (perpres) tentang kerja sama platform global dengan media daring nasional yang dikenal dengan nama perpres media sustainability. Adapun Presiden Joko Widodo ketika berpidato di acara Hari Pers Nasional pada 9 Februari lalu di Medan minta agar draf ini sudah harus selesai dalam waktu sebulan.