DKPP

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan untuk dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, pada 17-18 Maret 2025.

Partisipasi pemilih yang rendah pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya disebabkan oleh keserentakan Pilkada itu sendiri sehingga partisipasi masyarakat menurun.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Anggota Bawaslu Kota Surabaya, Muhammad Agil Akbar.

Kinerja Bawaslu Kota Blitar dinilai tidak tegas atau mandul. Tiga komisioner Bawaslu di laporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Tim hukum pasangan calon (paslon) nomor urut 2 dalam Pilkada Kota Blitar, Syauqul Muhibbin (Mas Ibin) dan Elim Tyu Samba (Mbak Elim), resmi melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Blitar ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terkait penanganan pelanggaran pada pemilihan umum (Pemilu) di daerah pemilihan (Dapil) Kalimantan Selatan (Kalsel). 

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 141-PKE-DKPP/VII/2024 di Kantor KPU Provinsi Jawa Timur (Jatim), Kota Surabaya, Kamis (5/9).

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur.

Sanksi tegas berupa pemecetan diberikan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asyari,. Hasyim Asyari dipecat setelah terbukti melecehkan secara verbal dan fisik salah seorang anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) di Den Haag.

Sidang pelanggaran administrasi terkait sengketa hasil perolehan suara pemilu 2024 tengah berlangsung di Kantor Bawaslu Kabupaten Jember. Namun, kasus tersebut juga bergulir ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ( DKPP) RI.

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bahwa Ketua dan Anggota KPU RI melanggar kode etik karena menerima pendaftaran Cawapres Rakabuming Raka menuai keprihatinan sejumlah pihak, terutama para akademisi di Jember.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi "peringatan keras terakhir" kepada Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dan anggota KPU lainnya, karena melanggar kode etik terkait proses pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan vonis terhadap Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari dan enam anggota lainnya, terkait pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (Cawapres) pada Pilpres 2024.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia mendapat sanksi dari DKPP atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Senin 5 Februari 2024.

KPU RI, Bawaslu dan pihak terkait diminta tidak tinggal diam terkait viralnya video WNI yang telah mencoblos lebih awal surat suara Pemilu 2024 di Taiwan.