#DPRD Jatim

Menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur ke-9 yang akan digelar di Malang Raya pada 28 Juni hingga 5 Juli 2025, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur memberikan sejumlah catatan penting kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Komisi E DPRD Jatim menilai bahwa persiapan teknis dan komunikasi publik masih jauh dari optimal.

Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, Nurul Huda alias Ra Huda, meminta agar pemerintah pusat memberikan perhatian khusus terhadap petani garam di Madura. Hal ini menyusul pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang ingin menghapus kuota impor.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang kembali menunjukkan komitmennya dalam mengawasi kinerja pemerintah daerah dengan menggelar Rapat Kajian Panitia Khusus (Pansus) terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Malang Tahun 2024. Kegiatan ini berlangsung pada Kamis (10/04) di Gedung DPRD Kabupaten Malang.

Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, menyoroti keluhan para kontraktor yang mengerjakan proyek pembangunan sekolah SMK di Jawa Timur namun belum menerima pembayaran. Ia menegaskan pentingnya prinsip kehati-hatian bagi semua pihak yang terlibat dalam proyek pemerintah.

 Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, M. Musyafak, mengungkapkan bahwa secara umum fraksi-fraksi di DPRD Jatim mengapresiasi kinerja Gubernur Jawa Timur sepanjang tahun 2024.

Musibah Longsor di Cangar Mojokerto Jawa Timur mendapat atensi penting Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim. Pemerintah Provinsi Jatim diminta melakukan pemetaan titik-titik rawan longsor agar tidak memakan korban lagi.

Keberhasilan saudara merantau ke Kota menjadi motovasi tingginya Urbanisasi ke Kota besar seperti Surabaya. Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim mengingatkan perlunya penguatan antar kepala daerah untuk mencegah warganya mengadu nasib tanpa dibekali keahlian yang mumpuni.

Rencana relokasi SMA Negeri 8 Kota Malang yang berlokasi di Jalan Veteran memunculkan reaksi beragam dari masyarakat. Sejumlah warga dan alumni SMA Negeri 8 bahkan membuat petisi di platform Change.org untuk menolak rencana pemindahan sekolah tersebut.

Menjelang mudik Lebaran 2025, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jawa Timur, dr. Agung Mulyono, mengimbau warga Jawa Timur untuk mempersiapkan perjalanan dengan baik.

DPRD Jawa Timur meminta semua pihak terkait untuk tidak menggunakan cara kekerasan dalam menyikapi fenomena demonstrasi menolak UU TNI yang dilakukan mahasiswa beberapa hari terakhir di berbagai kota di Tanah Air, termasuk di wilayah Jawa Timur.

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur mendesak Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, untuk segera menerbitkan aturan tegas mengenai larangan penggunaan mobil dinas oleh pejabat Pemprov selama mudik Lebaran 2025. Pasalnya, fasilitas negara tersebut dinilai rawan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi jika tidak ada peringatan dan sanksi yang tegas.

Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Blegur Prijanggono, mendorong pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan pinggiran Surabaya. Menurutnya, meskipun Surabaya dikenal sebagai kota metropolis, masih banyak masyarakat di wilayah pinggiran yang belum mendapatkan akses pendidikan yang memadai.

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur menyatakan dukungan penuh terhadap Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/2/HK.04.00/III/2025 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan bagi Pekerja/Buruh. Ketua Komisi E DPRD Jatim, Dr. Sri Untari Bisowarno, M.AP., menegaskan pentingnya kebijakan ini sebagai bentuk keberpihakan terhadap hak-hak pekerja.

Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Sumardi, memberikan tanggapannya terkait kebijakan Work From Anywhere (WFA) yang diatur dalam Surat Keputusan (SK) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Sumardi menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak boleh menurunkan etos kerja dan kualitas pelayanan publik.

Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, mengapresiasi langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memperkuat komitmen antikorupsi di lingkungan pemerintah daerah melalui Rapat Koordinasi Penguatan Kepala Daerah yang digelar di Jogja Expo Center (JEC), Yogyakarta, pada Rabu (19/3).