Ribuan mahasiswa mengtgelar aksi demonstrasi Gedung DPRD Jawa Timur pada Jumat (23/8/2024). Dalam aksinya itu mereka mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
#DPRD Jatim
Peran Perempuan Untuk Pembangunan Harus Ditingkatkan
Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan adalah langkah krusial menuju masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan berkelanjutan. Selama berabad-abad, perempuan telah menjadi pilar utama dalam keluarga dan masyarakat.
Peran Perempuan Untuk Pembangunan Harus Ditingkatkan
Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan adalah langkah krusial menuju masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan berkelanjutan. Selama berabad-abad, perempuan telah menjadi pilar utama dalam keluarga dan masyarakat.
DPRD Jatim Dukung Evaluasi Birokrasi Pemprov Jatim
DPRD Jawa Timur mendukung Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono untuk memperbaiki kinerja birokrasi. Hal itu dikatakan oleh Ketua DPRD Jawa Timur Adam Rushydi beberapa waktu lalu.
Program Literasi Digital Pemprov Gresik Bisa Dicontoh Daerah Lain
Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno mengapresiasi program literasi digital yang dimiliki Pemkab Gresik. Menurut dia, inovasi menarik yang dilakukan oleh Kabupaten Gresik adalah mencatat berapa lama orang membaca dan mengunjungi perpustakaan digital.
DPRD Jatim Minta Prabowo-Gibran Lanjutkan Pembangunan Jalur Lintas Selatan
Anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi Nasdem Deni Prasetiyo berharap agar pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka melanjutkan pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) yang selama ini belum tersambung sepenuhnya.
KPK Dalami Kasus Dana Hibah, Trijanto: Jangan Beri Ampun Anggota DPRD Jatim Pengemplang Hibah
Penggeledahan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kantor Biro Kesejahteraan Sosial (Kesra) Pemprov Jatim terkait dana hibah pada Jumat (16/8), mendapat sorotan.
Komisi A Protes PAPBD Jatim 2024 Dipangkas Sepihak
Komisi A DPRD Jawa Timur memprotes pemotongan anggaran dalam Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PABD) 2024 secara sepihak oleh Pemprov Jatim.
BEM Se Jatim Ingatkan PR Yang Belum Tertangani di 79 Tahun Kemerdekaan Indonesia
Puluhan mahasiswa dari berbagai kampus yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se Jawa Timur bersama warga masyarakat menggelar aksi damai di depan kantor DPRD Jawa Timur pada Senin (12/8/2024).
DPRD Jatim Apresiasi Pemprov Berikan Kemudahan Bantuan Modal Bagi UMKM
DPRD Jawa Timur memberikan apresiasi Pemprov Jatim memberikan kemudahan bantuan modal bagi pelaku wirausaha dan UMKM. Selain itu, para pelaku UMKM juga diberikan fasilitas untuk penguruskan Nomor Induk Berusaha (NIB), yang sangat membantu mereka untuk memasarkan produknya.
Ini Imbauan Komisi B DPRD Jatim Terhadap Mitra OPD
Anggota DPRD Jawa Timur Daniel Rohi meminta agar Dinas Kehutanan (Dishut) Jawa Timur memperkuat program produksi karbon. Terutama untuk program-program yang berkaitan dengan konservasi hutan dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan.
DPRD Jatim Minta Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Di Daerah Wisata Digencarkan
DPRD Jatim meminta agar pemerintah gencar melakukan kampanye dan pelatihan secara berkala tentang bahaya kebakaran, cara mencegahnya, dan tindakan yang harus dilakukan saat terjadi kebakaran terutama di wilayah langganan kebakaran.
Program Makan Bergizi Gratis Diyakini Bisa Tingkatkan Kesejahteraan Pelaku UMKM
Program makan siang gratis yang didengungkan oleh Capres dan Cawapres terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diharapkan menggandeng sektor UMKM. Hal ini agar menimbulkan mulfipalyer efek dan meningkatkan perekonomian masyarakat.
Komisi E DPRD Jatim Perjuangkan Budi Pekerti Masuk Kurikulum, Ini Alasannya
DPRD Jawa Timur menilai budi pekerti sangat penting ditanamkan sejak di sekolah. Mengingat saat ini sikap luhur semakin hari menurun. Bahkan hampir tidak dimiliki oleh siswa.
F-PDIP DPRD Jatim Minta Tinjau Kapabilitas Dewan Direksi BUMD-Perusda
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur meminta agar Pemprov Jatim untuk meninjau kembali kapabilitas Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Perusahaan Daerah (Perusda). Mengingat kinerja BUMD dan Perusda masih lesu dan tidak menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan.