#DPRD Jatim

- Miris, puluhan orang di Jawa Timur harus berurusan dengan KPK gegara korupsi dana hibah untuk kelompok masyarakat (Pokmas). Dana yang seharusnya membantu rakyat malah dinikmati segelintir orang. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 21 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Pokmas yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur (Jatim). Kasus ini terbongkar setelah KPK melakukan penyidikan mendalam terkait alokasi dana hibah untuk Pokmas di Jatim.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 21 tersangka kasus korupsi suap pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Jawa Timur 2019-2022.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah sejumlah anggota DPRD Jawa Timur. Penggeledahan dilakukan terkait pengembangan penyidikan perkara yang sebelumnya menjerat Wakil Ketua DPRD, Sahat Tua P Simanjuntak dkk.

 Komisi A DPRD Jatim menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Polda Jatim terkait keamanan dan pengamanan daerah jelang Peilkada Serentak 27 November 2024 di ruang rapat Komisi bidang Hukum dan Pemerintahan, Senin (8/7/2024).

Anggota DPRD Jawa Timur Fraksi Partai NasDem H Mohammad Nasih Aschal menggelar sosialisasi dan silaturrahim penggerak UMKM di Kabupaten Bangkalan, Minggu (7/7/2024).

Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Mathur Khusairi meminta agar aparat hukum bertindak tegas pelaku peredaran narkoba di Jawa Timur. Langkah itu harus dilakukan agar Jawa Timur bebas dari bahaya narkoba.

DPRD Jawa Timur menilai kinerja OPD Pemprov Jatim dalam penyerapan APBD Jatim tahun 2024 tidak maksimal. Pasalnya, hingga triwulan dua pada Juni 2024 baru mencapai 36%. Demikian dikatakan oleh anggota DPRD Jatim Hadi Dediansyah pada Selasa (2/7/2024).

Pemprov Jawa Timur diminta untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian produktif ke komersial untuk menjaga ketahanan pangan di Jatim. Demikian dikatakan oleh anggota DPRD Jatim Daniel Rohi beberapa waktu lalu.

Pemprov Jawa Timur diminta untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian produktif ke komersial untuk menjaga ketahanan pangan di Jatim. Demikian dikatakan oleh anggota DPRD Jatim Daniel Rohi beberapa waktu lalu.

Anggota DPRD Jawa Timur Benjamin Kristianto memprotes pelarangan ibadah umat kristen di desa Mergosari, kecamatan Tarik, kabupaten Sidoarjo. Aksi pengusiran jemaah itu dinilai sebagai sikap anti toleransi dan menganggu ketenangan warga melakukan ibadah.

Anggota Fraksi Gerindra DPRD Jawa Timur Imam Makhruf minta agar penerapan Kurikulum Merdeka dikaji ulang oleh pemerintah pusat.

Komisi E DPRD Jawa Timur mendukung penuh upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan SMAN 3 Taruna Angkasa, kota Madiun menjadi Sekolah Berstandar Internasional (SBI).

Iklim demokrasi yang lebih baik harus diciptakan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 di Jawa Timur. Hal itu dikatakan oleh anggota komisi E DPRD Jawa Timur Agus Agus Wicaksono beberapa waktu lalu.

Ketua komisi C DPRD Jawa Timur Abdul Halim meminta agar Pemprov memaksimalkan pajak retribusi daerah. Langkah itu perlu dilakukan untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi lebih optimal.

Kabar duka kembali menyelimuti DPRD Provinsi Jawa Timur. Salah satu anggotanya, Kholiq dari Fraksi PKB, dikabarkan meninggal dunia pada pagi ini, Rabu 26 Juni 2024, pukul 10.40 WIB.