#dprd Jatim

Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Jawa Timur memberikan tanggapan serius terkait kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Ketua Fraksi PDIP, Wara Sundari Renny Pramana, menegaskan bahwa kebijakan ini bukan berarti ASN bisa bekerja seenaknya dari rumah. Mereka tetap harus bertanggung jawab atas tugas-tugas yang diemban, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, dr. Benjamin Kristianto, MARS, menegaskan bahwa BPJS Kesehatan harus memberikan pelayanan yang terbaik dan fleksibel, terutama dalam hal redistribusi kapitasi, agar masyarakat merasa lebih nyaman dalam mendapatkan layanan kesehatan.

Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur ke IX akan digelar pada bulan Juni mendatang di Malang Raya. Menurut keterangan KONI Jawa Timur sebagai penyelenggara, gelaran ini akan mempertandingkan 62 cabang olahraga. Sebanyak 37 disiplin cabor akan bertanding di Kota Malang, 32 di Kabupaten Malang, dan 15 di Kota Batu.

Pemerintah telah menetapkan bahwa pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) akan dilakukan mulai 21 Maret 2025. Pencairan ini dilakukan langsung ke rekening guru, tanpa melalui kas daerah, untuk memastikan dana diterima tepat waktu.

Menjelang arus mudik Lebaran 2025, permasalahan jalan berlubang di Jawa Timur kembali menjadi perhatian. Wakil Ketua D DPRD Jatim, Khusnul Arif, menyoroti masih adanya ribuan titik jalan yang berlubang meskipun perbaikan terus dilakukan.

DPRD Jawa Timur menyambut baik kebijakan pemerintah yang akan mencairkan tunjangan bagi guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), mulai Maret 2025. Pencairan ini akan dilakukan serentak dan mencakup Tunjangan Profesi Guru (TPG), Tunjangan Hari Raya (THR), tunjangan khusus, serta gaji ke-13.

Saat kondisi ekonomi yang tidak menentu seperti sekarang, ditambah dengan momen jelang Lebaran, masyarakat menghadapi tekanan berat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Salah satu beban tambahan yang sering muncul adalah biaya wisuda, terutama bagi para wali murid yang harus mengeluarkan dana besar untuk kelulusan putra-putrinya. Wisuda, yang seharusnya menjadi momen kebahagiaan, justru sering kali menjadi sumber stres karena biaya yang cukup tinggi.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Jawa Timur, Mahdi, yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PPP Kabupaten Probolinggo, menggelar acara sosialisasi bertema “Membangun Toleransi Antar Umat Beragama”. 

Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Rasiyo, memberikan apresiasi terhadap rencana pemerintah pusat yang akan membangun sekolah rakyat untuk anak-anak kurang mampu.

Dalam momentum International Women’s Day yang penuh makna, komunitas sosial HerAction meluncurkan 7 tuntutan utama sebagai seruan untuk mempercepat perubahan dan mencapai kesetaraan gender. 

Fraksi Demokrat DPRD Jawa Timur mengadakan diskusi bulanan yang melibatkan tenaga ahli untuk membahas berbagai program yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, di bawah kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Dardak.

Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, mengapresiasi Program Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden dan dipimpin oleh Kementerian Sosial. Menurutnya, program ini memiliki tujuan yang baik, khususnya untuk membantu masyarakat miskin ekstrem dan miskin di Jawa Timur. Namun, ia menekankan pentingnya tata kelola yang jelas agar tidak ada tumpang tindih dengan sekolah-sekolah yang sudah ada.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengajukan rencana pembangunan 40 sekolah rakyat kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dari 40 sekolah yang diusulkan, 38 sekolah akan dibangun di kabupaten/kota, sedangkan dua sekolah lainnya akan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Program ini ditujukan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem di seluruh wilayah Jawa Timur.

Rapat Paripurna serah terima jabatan dan penyampaian visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur digelar di ruang Paripurna Gedung DPRD Jawa Timur, Jalan Indrapura No. 1, pada hari pertama bulan Ramadan 1446 H. Acara ini menandai momen penting bagi Gubernur Jawa Timur terpilih, Khofifah Indarparawansa, bersama Wakil Gubernur Emil Dardak, dalam melanjutkan kepemimpinan di periode kedua mereka.

Anggota DPRD Jawa Timur, Rasiyo, menyampaikan respons terhadap keluhan warga terkait pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di kecamatan Jambangan, kota Surabaya pada Kamis (27/2/2025).