#dprd Jatim

Anggota DPRD Jawa Timur Ahmad Hadinuddin meminta agar pemerintah bisa meningkatkan potensi ekonomi di pesisir selatan, terutama kabupaten Jember dan Banyuwangi.

Pendidikan di Jawa Timur diharapkan tidak hanya berbasis sistem pengajaran, agar para siswa mempunyai budi pekerti yang luhur. Hal itu dikatakan oleh anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi Nasdem Ahmad Iwan Zunaih beberapa waktu lalu.

Anggota komisi B DPRD Jawa Timur Agusdono Wibawanto meminta agar pemerintah meningkatkan subsidi bidang pertanian agar produksi beras petani bisa meningkat.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur, Mahdi berkomitmen terus memperjuangkan nasib para petani tembakau di Kabupaten Probolinggo.

Ketua komisi A DPRD Jawa Timur Istu Hari Subagio menyambut baik kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan sosialisasi tentang pencegahan kegiatan yang mengarah ke tindak pidana KKN.

Dioperasikannya Bus Trans Jatim Koridor II yang menghubungkan wilayah Mojokerto dan Surabaya diharapkan mampu membantu mobilitas dan mengurangi angka kemacetan.

Massa Front Perjuangan Petani Matraman (FPPM) akhirnya bisa menggelar audiensi dengan sejumlah dinas terkait dengan difasilitasi Komisi B DPRD Jatim di ruang Banmus DPRD Jatim, Senin (14/8)

Pemerintah pusat akan menunjuk Penjabat (Pj) untuk menggantikan kepala daerah yang habis masa jabatannya pada akhir 2023. Diketahui, ada 13 kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada September dan 5 kepala daerah yang mengkhiri masa jabatan pada desember mendatang.

Anggota Bapemperda DPRD Jawa Timur Daniel Rohi mendorong percepatan penyelesaian Rancangan Peraturan (Raperda) agar bisa ditetapkan menjadi Perda pada akhir 2023 mendatang.

Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur dokter Agung Mulyono bersama rombongan melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke DPRD dan Dinas PU Provinsi Bali, Jumat, (4/8/2023). Kunker bertujuan untuk menggali informasi sekaligus mempelajari potensi daerah dalam pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) maupun Bina Marga.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Jawa Timur didorong untuk lebih mandiri untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa.

Fraksi Gerindra DPRD Jawa Timur berkomitmen membantu Pemprov untuk meningkatkan potensi Pandapatan Asli Daerah (PAD). Hal itu diperlukan meningkatkan anggaran pembangunan, agar kemiskinan di Jatim bisa ditekan.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto diminta untuk memikirkan nasib PKL yang digusur di wilayah itu.

DPRD Jawa Timur akan mengawasi proses open biding dalam mengisi lima jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II/setingkat Kepala Dinas/Biro/Badan) yang lowong di Pemprov Jatim.

Komisi C DPRD Jawa Timur akan memanggil khusus dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov Jawa Timur yakni PT Jatim Graha Utama (JGU) PT Panca Wira Usaha Jatim (PWU) untuk mengevaluasi kinerja dan terobosan program pada tahun 2023.