#dprd Jatim

Fraksi Golkar DPRD Jawa Timur mengusulkan agar Pemprov Jatim segera membentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) sebagai  perpanjangan dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) di tingkat pemerintah pusat.

Anggota DPRD Jatim Hadi Dediansyah mendukung pernyataan Presiden Joko Widodo untuk menindak pelanggar hukum tanpa tebang pilih.

Kasus cacar monyet atau monkeypox telah ditemukan di Indonesia. Ketua Komisi E DPRD Jatim, Wara Sundari meminta agar Pemprov Jatim melakukan upaya pencegahan dengan meningkatkan protokol kesehatan warganya, agar kasus itu tidak masuk ke Jatim.

Masyarakat perkotaan juga harus di didorong untuk ikut melakukan upaya upaya kongktit dalam mewujudkan ketahanan pangan. Minimal bagi keluarga dan masyarakat sekitarnya. Apalagi berkaca dengan kasus covid yang samoai saat ini masih menjadi ancaman, ketahanan pangan sangat di perlukan.

Komisi D DPRD Jatim akan melakukan ujicoba di lapangan, dengan naik bus Trans Jatim pada Minggu depan. Hal ini dilakukan untuk merasakan langsung pelayanan yang diberikan manajemen kepada penumpangnya.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Timur diminta segera menyerahkan aset tukar guling lahan Pengelolaan Pusat Pengolahan Limbah Industri (PPLI) B3 di desa Cendoro, kecamatan Dawarblandong, kabupaten Mojokerto.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Jawa Timur Blegur Prijanggono berharap agar Biaya Penunjang Operasional Penyelenggara Pendidikan (BPOPP) dianggarkan selama setahun dalam APBD Jatim 2023 mendatang.

Hasil kajian Pemprov Jatim disebutkan bahwa PT Jatim Graha Utama (JGU) harus melepas anak usahnya, yakni PT Puspa Agro, karena terus merugi.

Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Anwar Sadad sikap tegas Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak yang melarang peredaran daging anjing di Surabaya. Menurut dia, sikap itu harus diwujudkan dalam aturan yang tegas, agar pelanggaran tersebut bisa ditindak dengan tegas.

Badan Anggaran DPRD Jatim langsung mencermati dokumen KUA-PPAS sebagai bahan Rancangan APBD 2023 saat rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), di Surabaya Senin (8/8/2022). Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah potensi Pendapatan yang masih bisa digenjot lebih maksimal lagi.

Kader Gerindra di Jawa Timur bulat mendukung Prabowo Subianto untuk maju sebagai Calon Presiden (Capres) 2024 mendatang. Aspirasi itu akan disampaikan oleh kader saat Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) DPP Gerindra pada 13 Agustus 2022 mendatang.

Komisi C DPRD Jawa Timur meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Pemprov Jatim agar mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan mekanismenya. Pasalnya, APBD menjadi salah satu instrumen perangsang perekonomian di daerah.

Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur Agusdono Wibawanto menolak adanya campur tangan dan desakan kepentingan anti tembakau asing dalam penyusunan kebijakan pertembakauan nasional membuat ekosistem industri hasil tembakau (IHT) terus terpuruk.

DPRD Jatim dinilai memiliki andil besar dalam menjaga lingkungan dan ekosistem hutan dan wilayah hijau yang ada di Jatim. Ini dibuktikan dengan penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan HIdup dan Kehutanan RI yang diserahkan oleh Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Alue Dohong, berupa penghargaan Green Leadership Nirwasita Tantra.

DPRD Jawa Timur menyambut positif rencana pelantikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur hasil seleksi Tim Penilai Akhir pada 15 Juli 2022. Sekdaprov definitif tersebut diharapkan bisa wujudkan visi misi Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Agar kebuntuan dan stagnisasi pembangunan keuangan Pemerintah Provinsi bisa segera teratasi dengan Baik.