Tag :

#DPRD Jatim

Kasus penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) di wilayah laut Banten ternyata memicu keprihatinan di masyarakat yang mulai mencari tahu apakah ada kejadian serupa di daerah lain. Hasilnya, masyarakat menemukan bahwa kasus serupa juga terjadi di Jawa Timur. Menanggapi hal ini, anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Sumardi, menyatakan bahwa masalah ini harus segera diselesaikan.

nstansi terkait di Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim), khususnya Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Binamarga, diminta untuk melakukan langkah mitigasi guna mengatasi potensi bencana selama libur panjang Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW dan Tahun Baru Imlek, yang jatuh pada 27 hingga 29 Januari 2025. Libur panjang ini juga bertepatan dengan akhir pekan pada 25 dan 26 Januari 2025, yang diperkirakan akan meningkatkan mobilitas masyarakat.

Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) kembali menjadi perhatian serius di Jawa Timur. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, saat mengunjungi Pasar Parang, Magetan, pada Kamis, 16 Januari 2025. Dalam kunjungan tersebut, Deni meninjau langsung dampak wabah PMK yang dirasakan oleh peternak di wilayah tersebut, yang menyebutkan bahwa wabah kali ini lebih ganas dibandingkan dengan beberapa tahun lalu.

Untuk meringankan beban anggaran APBN dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah, muncul wacana penggunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) milik perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Hal ini diusulkan agar program tersebut dapat berjalan lebih lancar tanpa membebani keuangan negara.