#DPRD Jatim

Ketua DPRD Jawa Timur Musyaffak Rouf berharap anggotanya maksimal dalam menyerap aspirasi masyarakat saat masa reses. Menurut dia, aspirasi konstituen harus ditampung, agar bisa disalurkan menjadi kebijakan yang membantu masyarakat.

Warga kabupaten Mojokerto mengeluhkan kerusakan jalan dan kurangnya bantuan dari sektor UMKM. Mereka berharap Pemprov Jatim menambah kuota bantuan agar sebagaian besar masyarakat bisa diberdayakan secara ekonomi.

Anggota Fraksi Nasdem DPRD Jawa Timur Suwandy Firdaus menerima sejumlah keluhan warga saat reses di desa Sampang Agung, kecamatan Kutorejo, kabupaten Mojokerto. Diantaranya adalah permintaan bak sampah untuk menjaga kebersihan dan pelatihan UMKM untuk membantu perekonomian warga.

Fraksi Demokrat DPRD Jawa Timur menggelar tasyakuran dengan menyantuni anak yatim di kantor DPRD Jatim pada Senin (18/11/2024).

Memasuki musim hujan, berbagai kerawanan biasanya akan muncul, khususnya terkait dengan kesehatan. Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Fraksi PKS Puguh Wiji Pamungkas meminta Dinas Kesehatan Jawa Timur waspada.

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mencecar mantan anggota dewan di Jawa Timur (Jatim) terkait penganggaran hingga pertanggungjawaban dana hibah.

Usulan adanya pemberian gelar pahlaaam nasional kepada presiden ke 2 Soeharto. Disambut baik Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur Sumardi merespon baik upaya tersebut. “Saya kira Soeharto, selama berkuasa sarat dengan keberhasilan dan sangat fenomenal. Bahkan masyarakat menjuluki sebagai bapak pembangunan,” ungkap Sumardi beberapa waktu lalu.

Komisi A DPRD Jatim berharap agar penyerapan anggaran di Bakorwl dalam APBD 2025 mendatang dapat berjalan secara maksimal. Pasalnya, pada tahun 2024 lalu, beberapa Bakorwil penyerapan anggarannya rendah, sehingga pagunya diturunkan.

Wakil Ketua DPRD Jatim Deny Wicaksono memberikan apresiasi kepada Bapemperda karena mampu membuat skala prioritas Raperda yang akan dibahas DPRD bersama Pemprov Jatim pada tahun 2025 mendatang.

SKPD itu adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Anggaran Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur mengajukan anggaran yang besar saat terjadi penurunan pendapatan asli daerah dan defisit anggaran Pemprov Jatim. Dalam catatan rincian nota keuangan Gubernur Jawa Timur terhadap Rancangan APBD 2025 disebutkan Belanja BPKAD nilainya mencapai Rp 5.246.687.959.000 baca 5 triliun 2 46 miliar 6 87 juta 959 ribu rupiah lebih. Tidak jelas rincian anggaran tersebut akan diperuntukkan untuk apa saja.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan pentingnya peran kader dalam membawa perubahan nyata bagi masyarakat dan menyukseskan program-program partai.

Pemprov Jawa Timur harus meningkatkan pemberdayaan kauim muda agar bisa mengatasi angka pengangguran yang terus melonjak. Demikian dikatakan oleh Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Deni Wicaksono beberapa waktu lalu.

DPRD Jatim melalui Badan Anggaran (Banggar) meminta agar Pemprov mengeksplorasi potensi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum dimaksimalkan. Langkah itu diperlukan untuk menyikapi penurunan anggaran belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

Komisi A DPRD Jatim berharap agar para pemuda berperan aktif menjaga lingkungan untuk memerangi peredaran narkoba. Peredaran narkoba di Jatim bisa ditekan, jika pemuda solid dan berkolaborasi dengan masyarakat.

Anggota DPRD Jawa Timur Eko Yulianto menerima keluhan petani tembakau di kabupaten Jember dan Lumajang. Para petani resah karena harga tembakau saat musim panen di wilayah itu menurun dari Rp 77 ribu menjadi Rp 55 ibu per kilogram.