Bupati Jember, Muhammad Fawait menyerahkan Rancangan Awal Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Jember, untuk segera dibahas dalam Pansus DRPD Jember.
DPRD Jember
Minyakita Tak Sesuai Takaran Beredar di Jember, Dijual di Atas HET
Heboh praktek curang minyak goreng bersubsidi pemerintah merk Minyakita yang beredar di Jember, tidak sampai 1 liter. Berdasarkan temuan Komisi B DPRD Jember, ada selisih volume hingga 100 mililiter per kemasan.
Bapemperda DPRD Jember Setujui 2 Raperda Usulan Bupati Masuk Program 2025
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jember telah menyetujui dua Raperda usulan Bupati Jember untuk dimasukkan dalam Program Bapemperda tahun 2025. Keputusan ini diambil dalam rapat bersama Bapemperda dan eksekutif yang digelar di ruang Banmus DPRD Jember pada Senin (10/3/2025).
Bapemperda DPRD Jember Setujui 2 Raperda Usulan Bupati, 1 Ditolak
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jember menyetujui 2 Raperda usulan bupati masuk dalam Program Bapemperda 2025.
Anggota DPRD Jember Robit Wajdi Meninggal Dunia
Kabar duka datang dari DPRD Jember. Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Robit Wajdi, meninggal dunia saat akan berangkat kerja pada pagi hari, Selasa (4/3). Kepergian Robit yang masih terbilang mendalam bagi rekan-rekannya, mengingat semalam ia masih mengikuti rapat Banmus (Badan Musyawarah) hingga larut malam.
Sidang Paripurna Sepakati Dua Raperda Inisiatif DPRD Jember Dibahas Dalam Pansus
Sidang Paripurna Internal keempat DPRD Jember, akhirnya menyepakati 2 Raperda ( Rancangan Peraturan Daerah) inisiatif atau prakarsa DPRD Jember dibahas dan ditetapkan menjadi Perda atau Peraturan Daerah, Senin, 24 Februari 2024.
Geruduk DPRD Jember, Ratusan Pegawai Honorer Tuntut Gaji dan Kepastian Regulasi Non ASN
Ratusan tenaga honorer atau pegawai non ASN (aparatur sipil negara) mendatangi Kantor DPRD Jember di Jalan Kalimantan 86 Kelurahan Sumbersari Kabupaten Jember, Senin 10 Februari 2025. Mereka menuntut gaji dan kejelasan statusnya tenaga non ASN, yang tidak masuk dalam database BKN.
Bupati Jember Surati Menpan RB dan BKN agar Ribuan Tenaga Honorer Diangkat ASN
Ribuan pegawai non ASN atau pegawai Honorer Pemkab Jember, berada diujung tanduk, menyusul pemberlakuan UU no 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang melarang pengangkatan tenaga honorer atau non ASN. Mereka terancam dirumahkan setelah pengumuman hasil seleksi administrasi PPPK tahap 2, pada 13 Februari 2025.
Ribuan Tenaga Honorer Terancam Dirumahkan, Lima Fraksi DPRD Jember Usulkan Pansus
Pemberlakuan UU no 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), sudah berdampak di Jember. Sebanyak 330 pegawai honorer atau non-ASN Pemerintahan Kabupaten Jember sudah mulai dirumahkan.
Kontrak Tak Diperpanjang, 2.204 Tenaga Honorer Pemkab Jember Terancam Dirumahkan
Sebanyak 2.204 Pegawai Non ASN (Aparatur Sipil Negara) atau Pegawai Honorer Pemkab Jember, terancam dirumahkan. Sebab, Pemkab Jember tidak memperpanjang kontrak kerja lagi. Hal ini menyusul diberlakukan UU no 20 tahun 2023 tentang ASN, yang melarang pengangkatan tenaga honorer lagi di lingkungan pemerintah daerah.
Sidang Paripurna DPRD Jember Bahas Usulan Pemberhentian Bupati Lama dan Penetapan Bupati Terpilih Hasil Pilkada 2024
Sidang Paripurna DPRD Jember yang digelar pada Rabu (15 Januari 2025) berjalan lancar, membahas pengumuman usulan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Jember hasil Pilkada 2020, serta usulan penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pilkada Serentak 2024 untuk periode 2025-2030. Sidang ini menandai segera berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Jember, Hendy Siswanto - KH Muhammad Balya Firjaun Barlaman.
Masa Jabatan Hendy-Firjaun Berakhir, DPRD Jember Jadwalkan Sidang Paripurna Pemberhentian
Masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Jember Jawa Timur, Hendy Siswanto-KH Muhammad Balya Firjaun Barlaman segera berakhir. Karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember menjadwal sidang paripurna pengumuman usulan pemberhentian masa jabatan bupati dan wakil bupati hasil Pilkada Jember tahun 2020.
Antisipasi Meluasnya Penyebaran PMK, Komisi B DPRD Jember Minta Pemerintah Tutup Pasar Hewan untuk Sementara Waktu
Komisi B DPRD Jember, meminta pemerintah menutup sementara Pasar Hewan, untuk mengantisipasi meluasnya penyebaran PMK (Penyakit Mulut Dan Kuku) Jember. Selain itu juga untuk mencegah masuknya hewan Terpapar PMK dari luar Jember.
Jumlah Sapi Terpapar PMK Bertambah Jadi 500 Ekor, DPRD Jember Desak Pemkab Tetapkan KLB
Jumlah sapi yang terpapar penyakit mulut dan kuku (PMK) di Kabupaten Jember terus bertambah. Awalnya saat ditemukan awal Desember 2024 lalu, dilaporkan sekitar seratusan ekor. Namun hingga 23 Desember 2024, tercatat ada 456 ekor sapi terjangkit PMK, yang tersebar di 27 kecamatan di Kabupaten Jember.
Sisa Tunggakan Pajak Daerah ke Bapenda Jember Tahun 2024 Capai Rp 293 Milyar
Meski pendapatan pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jember ada peningkatan sekitar Rp 4 Milyar di tahun 2024, namun masih menyisakan tunggakan atau piutang pajak daerah mencapai Rp 293 milyar. Yang mencolok dari Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB - P2) dan pajak hotel Java Lotus Jember.