DPRD Kota Madiun

Ketidakhadiran 20 anggota DPRD dalam rapat paripurna laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Madiun tahun 2024 diduga karena kecewa terhadap sikap pemkot yang merendahkan dan tidak menghargai lembaga DPRD.

Camat dan Lurah se-kecamatan Kartoharjo Kota Madiun kompak tidak menghadiri undangan resmi rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi I DPRD setempat, Senin (24/3). 

DPRD Kota Madiun akan membentuk panitia khusus (Pansus) untuk menanggapi laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Timur.

Sekretariat DPRD kota Madiun menunda dan mencadangkan beberapa pos belanja, sebagai tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian Nomor 900/833/SJ tentang penyesuaian pendapatan dan efisiensi belanja daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran (TA) 2025. 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Madiun bersama pemerintah daerah setempat membahas tiga rancangan peraturan daerah (Raperda) inisiatif dewan tahap I tahun 2025. 

Anggota Komisi II DPRD Kota Madiun Ngedi Trisno Yusianto mengatakan Kebijakan pemerintah melarang penjualan LPG 3 kilogram (kg) melalui pengecer akan menyengsarakan masyarakat. Karena akan berdampak pada akses masyarakat dalam mendapatkan gas subsidi. 

Rapat paripurna penyusunan alat kelengkapan DPRD (AKD) Kota Madiun didominasi Koalisi Guyub Rukun yang terdiri dari Fraksi Golkar, PKB, PKS, Gerindra-Nasdem dan PSI.

Ketua DPRD Kota Madiun Armaya membantah jika dikatakan walk out seperti kabar yang beredar di pemberitaan. Dirinya meninggalkan sidang saat itu karena harus menghadiri acara lain dan harus membagi waktu di saat itu. 

PDIP dan Partai Demokrat hingga kini belum menyerahkan nama-nama anggota yang akan menduduki posisi pimpinan DPRD Kota Madiun. 

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai NasDem mencabut surat keputusan (SK) pemberhentian Dodik Rahardiyono dari keanggotaan partai NasDem. Surat Keputusan dengan nomor 223-Kpts/DPP-Nasdem/VIII/2024, diantar dan disampaikan Dodik Rahardiyono bersama pengurus DPD NasDem Kota Madiun ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jalan Mobilisasi Pelajar kota Madiun, Kamis (15/8).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Madiun resmi menetapkan Tutik Endang Sriwahyuni. Sebagai calon terpilih anggota DPRD kota Madiun. Penetapan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) KPU 210/2024 tentang Perubahan atas Keputusan KPU 150/2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Madiun.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Madiun, Jawa Timur akan segera melantik Pengganti Antar Waktu (PAW) 2 anggota DPRD Kota Madiun sisa masa jabatan 2019-2024.

Pasca keterangan dari kontraktor CV Palillah selaku pelaksana proyek rehabilitasi pasar Kawak jalan Kutai kota Madiun. Dalam waktu dekat koordinator komisi tiga DPRD kota Madiun akan mengadakan sidak kunjungan ke pasar Kawak untuk melakukan kroscek kepada pedagang dan pengunjung.

Permasalahan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Ikhsan Abdurrahman Wahid kepada Anton Kusumo. Sudah dilakukan secara bertahap prosesnya juga sudah sampai berkirim surat kepada Gubernur. 

Upaya hukum Ihsan Abdurrahman Siddiq alias Sanos di pengadilan Negeri kota Madiun dengan nomor perkara 66/Pdt.G/2023/PNMad adalah keberatan atas pemberhentiannya sebagai anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Bukan permasalahan mengenai pergantian antar waktu (PAW).