dprd surabaya

Lambannya realisasi pembangunan Jalan Luar Lingkar Barat (JLLB) kembali menjadi sorotan serius. 

Polemik yang melibatkan penghuni apartemen dengan pengembang kembali terjadi. Kemarin (11/12) puluhan warga penghuni Bale Hinggil di Surabaya Timur wadul ke dewan. 

Kota Surabaya membutuhkan solusi yang inovatif dalam menangani masalah banjir, baik yang di sebabkan oleh Rob maupun yang disebabkan oleh curah hujan. 

Komisi D DPRD Surabaya berkomitmen untuk terus memantau dan mendukung percepatan pembangunan RSUD Surabaya Selatan, demi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Surabaya.

Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya Ajeng Wira Wati menyoroti beberapa isu penting terkait pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di Kota Pahlawan.

Komisi C DPRD Surabaya mendorong pemerintah kota untuk memasukkan konsep wisata ramah muslim dalam rancangan pembangunan destinasi wisata di Surabaya. 

Aktivitas proyek pengaspalan jalan yang menyebabkan jalan berdebu yang dukeluhkan oleh masyarakat belakangan ini sepertj di jalan Mayjend Sungkono, mendapat sorotan dari Komisi C DPRD Surabaya.

Komisi Pemberabtasan Korupsi mewarning kepada anggota DPRD kota Surabaya periode 2024 - 2029 terkait kerawanan-kerawanan terjadinya tindak korupsi.

Penjabat Sementara (PJs) Wali Kota Surabaya Restu Novi Widiani melakukan kunjungan ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya pada Jumat (27/9). 

Sebanyak 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya terpilih periode 2024-2029 telah resmi dilantik dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Surabaya, Sabtu (24/8). 

Komisi C DPRD Surabaya yang membidangi pembangunan memyebut telah menempuh jalur politik dalam upaya penolakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ada di pisisir timur kota Surabaya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya meminta Pemerintah Kota (Pemkot) setempat menggenjot kinerja agar capain pendapatan asli daerah (PAD) di tahun 2024 bisa tercapai sesuai target.

Komisi A DPRD Kota Surabaya mendorong adanya jaminan ansuransi tenaga kerja terhadap para Mudin dan Marbot (Pengurus Masjid) oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Setempat seperti yang sudah dilakukan pemkot terhadap para Kader Surabaya Hebat (KSH) dan RT maupun RW.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya Ajeng Wira Wati meminta pembangunan dua rumah sakit umum daerah (RSUD) di wilayah timur dan utara dilengkapi dengan kajian pelayanan serta kebutuhan jumlah tenaga medis.

Kasus parkir liar dikawasan wisata Kebun Binatang Surabaya (KBS) yang memasang tarif parkir mobil Rp35 Ribu yang ditemukan Wali Kota Eri saat sidak, pada Jumat (12/7) lalu menjadi potret lemahnya pengawasan parkir di Kota Surabaya yang berujung pada kebocoran pendapatan parkir.