Efisiensi anggaran

Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya menggelar Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyempurnaan Rencana Kerja (Renja) pada Kamis (27/2). 

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menegaskan pengobatan HIV (Human Immunodeficiency Virus)/AIDS (ODHA) bagi warga Kota Pahlawan akan tetap berjalan dan tidak terkena efisiensi anggaran. 

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 900.1.3/3258/436.2.2/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Adanya efisiensi anggaran dan banyaknya pemangkasan diberbagai sektor membuat sejumlah daerah kebingungan, bahkan banyak yang harus merumahkan tenaga honorer.

Pemerhati politik Rocky Gerung menilai kebijakan efisiensi anggaran memiliki konsekuensi baik yang berdampak positif maupun negatif. Di antaranya dampak besar menurunnya perekonomian nasional.

Kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto dapat memangkas belanja yang tidak produktif dan mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk kesejahteraan rakyat.

Efisiensi anggaran yang diberlakukan pemerintah memunculkan isu bahwa kebijakan itu guna menunjang program makan bergizi gratis (MBG).

Sejumlah pegawai kontrak dan konsultan di berbagai instansi pemerintah mulai merasakan dampak dari kebijakan pemerintah terkait Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi dan Penyesuaian Anggaran.

Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Sumardi, mengingatkan pentingnya mendukung upaya efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Menurutnya, efisiensi tersebut memang perlu dilakukan untuk menyesuaikan kemampuan anggaran dari pemerintah daerah, namun jangan sampai mengorbankan kualitas tugas dan pelayanan kepada masyarakat

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemangkasan anggaran pemerintah sebesar Rp306,69 triliun pada 2025. Kebijakan ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. 

Badan anggaran (Banggar) DPRD kabupaten Madiun bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) setempat mulai rapat membahas Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025 tentang tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Negara Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di gedung rapat Paripurna pada Jumat (7/2).

Badan anggaran (Banggar) DPRD kabupaten Madiun bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) setempat mulai rapat membahas Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025 tentang tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Negara Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di gedung rapat Paripurna pada Jumat (7/2).